Target Pajak APBN 2016 Tinggi, Pemerintah Harus Kerja Keras

Kompas.com - 05/11/2015, 20:16 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorTri Wahono
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah perlu mencari cara untuk mencapai target penerimaan pajak sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. 

Hal ini karena target penerimaan pajak dalam APBN 2016 tergolong tinggi. 

Target pajak dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 1.489,3 triliun sulit tercapai. Kini pada APBN 2016, target tersebut malah lebih besar yakni Rp 1.546,7 trilliun. 

"Ya memang harus ada usaha keras," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (5/11/2015). JK mengakui, mencapai target itu tak mudah.

Lebih lanjut Wapres mengatakan, pendapatan pajak negara pada 2016 bisa saja meningkat lewat rencana revaluasi aset perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta. 

Ketertarikan BUMN dan swasta melakukan revaluasi aset tak lepas dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016. 

Intinya, aturan tersebut mengatur diskon pajak bagi perusahaan yang melakukan revaluasi aset. 

"Ada revaluasi aset ini juga bisa menambah penerimaan pajak," ujar JK. 

Selain itu, penerimaan pajak juga akan diperoleh dari strategi tax amnesty atau pengampunan pajak. Kalau dilihat sepotong-sepotong, tax amnesty memang seolah-olah malah mengurangi pemasukan pajak.

"Tapi itu kan cuma sekali saja. Selanjutnya akan meningkatkan volume perdagangan," kata JK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indef Sayangkan Apabila Bulog Tetap Impor Beras, Januari Sudah Panen Raya

Indef Sayangkan Apabila Bulog Tetap Impor Beras, Januari Sudah Panen Raya

Whats New
Benarkah BI Tolak Sistem Bayar Tol Nirsentuh MLFF? Menteri PUPR: Bukan Ditolak, tapi Diarahkan Tak Boleh Eksklusif

Benarkah BI Tolak Sistem Bayar Tol Nirsentuh MLFF? Menteri PUPR: Bukan Ditolak, tapi Diarahkan Tak Boleh Eksklusif

Whats New
Cara Pinjam Pulsa Telkomsel, Indosat, AXIS, XL, dan Tri dengan Mudah

Cara Pinjam Pulsa Telkomsel, Indosat, AXIS, XL, dan Tri dengan Mudah

Whats New
Mau UMKM Maju? Ini 3 Syaratnya

Mau UMKM Maju? Ini 3 Syaratnya

Whats New
Lowongan Kerja BUMN PT Indra Karya untuk Lulusan S1 Akuntansi, Cek Kualifikasinya

Lowongan Kerja BUMN PT Indra Karya untuk Lulusan S1 Akuntansi, Cek Kualifikasinya

Work Smart
Belum Cukupi untuk Biaya Sewa Rumah hingga Transportasi, Buruh Tolak Kenaikan UMP Sejumlah Daerah

Belum Cukupi untuk Biaya Sewa Rumah hingga Transportasi, Buruh Tolak Kenaikan UMP Sejumlah Daerah

Whats New
Tantangan dan Kendala dalam Mendorong UMKM 'Go Digital'

Tantangan dan Kendala dalam Mendorong UMKM "Go Digital"

Whats New
Kementerian ESDM Dorong Revisi UU Migas Rampung Tahun Depan

Kementerian ESDM Dorong Revisi UU Migas Rampung Tahun Depan

Whats New
Butuh Modal Kerja dan Transformasi Digital, Bank UOB Bakal Genjot Pertumbuhan UMKM

Butuh Modal Kerja dan Transformasi Digital, Bank UOB Bakal Genjot Pertumbuhan UMKM

Whats New
Kemenperin Harap Perluasan Pabrik ABC Mampu Buka Lapangan Kerja

Kemenperin Harap Perluasan Pabrik ABC Mampu Buka Lapangan Kerja

Whats New
Hingga 17 Oktober 2022, Realisasi Penerimaan Pungutan OJK Rp 5,77 Triliun

Hingga 17 Oktober 2022, Realisasi Penerimaan Pungutan OJK Rp 5,77 Triliun

Whats New
Indonesia Gandeng Inggris untuk Dorong Pencapaian Target Reduksi Emisi GRK

Indonesia Gandeng Inggris untuk Dorong Pencapaian Target Reduksi Emisi GRK

Whats New
Menteri PUPR: Minat Investasi di IKN Nusantara Naik 25 Kali Lipat

Menteri PUPR: Minat Investasi di IKN Nusantara Naik 25 Kali Lipat

Whats New
Rupiah Melemah Terpapar Sentimen Lonjakan Covid-19 di China

Rupiah Melemah Terpapar Sentimen Lonjakan Covid-19 di China

Whats New
BPOM Sebut Galon Mengandung BPA Perlu Segera Dilabeli

BPOM Sebut Galon Mengandung BPA Perlu Segera Dilabeli

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.