Kompas.com - 06/11/2015, 08:24 WIB
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Meski sudah diperhitungkan dalam daftar sumber penerimaan negara, namun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengampunan pajak atau yang lebih dikenal dengan RUU Tax Amnesty belum juga dibahas.

Maklum, hingga kini pemerintah belum juga mengirimkan amanat presiden (Ampres) terkait pembahasan RUU ini. Alhasil, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum bisa memulai pembahasan RUU Tax Amnesty.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priadi Pramudito menuturkan, Menteri Keuangan telah mengirim surat ke Presiden Joko Widodo yang berisi permohonan agar Presiden segera mengirim Ampres ke DPR.

Sebelumnya sempat terjadi pro dan kontra terkait asal usul inisiatif RUU ini. Semula RUU ini merupakan RUU inisiatif DPR, tapi akhirnya diputuskan inisiatif pemerintah. "Inisiatif dari pemerintah," ujar Sigit, Kamis (5/11/2015).

Sigit menambahkan, dalam draf RUU Amnesty yang akan diajukan pemerintah ke DPR, pengampunan pajak yang akan diatur hanya untuk menarik uang milik wajib pajak yang diparkir di luar negeri agar masuk ke Indonesia.

Pemerintah hanya mengampuni masalah pajaknya saja, tidak terkait tindak pidananya. Menurut Sigit. kebijakan ini diperkirakan bisa menarik dana WNI di luar negeri sebesar Rp 2.000 triliun.

Jika ditarik pajak sebesar 3 persen, nilainya mencapai Rp 60 triliun. Data jumlah simpanan WNI di luar negeri ini didapat dari berbagai pihak, diantaranya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan lembaga riset internasional McKenzie.

Sigit berharap presiden segera mengajukan Ampres ke DPR secepatnya. Sebab. "Undang-Undang ini harus rampung di tahun depan, karena Ditjen Pajak sudah menghitung penerimaan dari tax amnesty tahun depan sekitar Rp 60 triliun," ujarnya.

Sigit menegaskan RUU Tax Amnesty berdiri sendiri agar lebih cepat dibahas. Sebelumnya pemerintah berencana memberlakukan tax amnesty dengan merevisi UU Ketetapan Umum Perpajakan (KUP).

Catatan saja, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 pemerintah menetapkan penerimaan perpajakan Rp 1.546,66 triliun. Dari jumlah itu, penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp 1.360,14 triliun.

Halaman:
Sumber


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.