Marwan Jafar : Polisi dan Jaksa Tidak Usah Menakut-nakuti Kepala Desa

Kompas.com - 06/11/2015, 17:38 WIB
Marwan Jafar , Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) RI saat melakukan kunjungan kerja di Demak, Jumat (6/11/2015) Kompas.com (ARI WIDODO)Marwan Jafar , Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) RI saat melakukan kunjungan kerja di Demak, Jumat (6/11/2015)
|
EditorJosephus Primus

DEMAK,KOMPAS.com – Aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan diminta tidak mencampuri permasalahan yang menyangkut penyaluran dana desa tahap awal. Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Marwan Jafar, periode penyaluran dana desa tahap pertama sudah terserap seratus persen. Akan tetapi, banyak pihak desa yang tidak memahami aturannya. Praktik di lapangan,  penyerapan dana desa yang semestinya difokuskan untuk pembangunan infrastruktur desa tersebut, ternyata malah digunakan untuk pembangunan kantor desa. “ Jaksa dan polisi tidak boleh mencari-cari masalah atau kasus yang menyangkut tentang penyaluran dana desa, terutama penyerapan tahap pertama ini,” kata Marwan Jafar dalam kunjungan kerjanya di Demak, Jumat (6/11/2015).

Marwan menambahkan, bagi desa yang sudah terlanjur menggunakan dana desa untuk pemabangunan kantor desa, hal itu tidak perlu dipermasalahkan asalkan dapat mempertanggungjawabkannya dengan benar. “Sepanjang tidak ada penyelewengan,kepala desa jangan ditakut-takuti, kecuali dana desa itu dicuri atau ada penyelewengan wajib ditindak tegas,” imbuh Marwan.

Untuk mengantisipasi agar dana desa tidak diselewengkan, lanjut Marwan, kementerian telah memiliki kelompok kerja  (pokja) yang akan mengevaluasi , mengawasi, sekaligus proses seluruh penggunaan dana desa. Selain itu, kementrian juga sudah meluncurkan eks petugas PNPM yang juga akan mengawasi penggunaan dana desa itu. Para pendamping desa juga akan mengawasi penggunaan dana desa, membantu membuat program desa, sekaligus juga membantu menyusun pelaporan dana desa. “Masyarakat juga harus mengawasi. Peran BPD juga sangat penting untuk ikut mengawasi dana desa,” pungkasnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.