Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri ESDM: Urusan Freeport Tak Ada Kaitannya dengan Tekanan AS dan Sogok-menyogok

Kompas.com - 11/11/2015, 07:01 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Sudirman Said tak setuju bila persolan Freeport di Indonesia selalu dikait-kaitkan dengan Amerika Serikat (AS). Sebab, Freeport dinilai memiliki kontribusi bagi ekonomi Indonesia, khususnya Papua.

"Jadi, ini tak ada kaitan dengan tekanan Amerika Serikat dan sogok-menyogok. Menurut saya, orang-orang berkata begitu, cerminan dari pikirannya sendiri. Mereka mengambil keputusan dengan cara menyogok," ujar Sudirman dalam acara "Satu Meja" yang ditayangkan Kompas TV pekan lalu, seperti dikutip dari Kompas, Jakarta, Selasa (10/11/2015).

Dia menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 32.000 pekerja Indonesia yang bekerja di Freeport. Selain itu, 92 persen PDB Kabupaten Timika datang dari Freeport dan 34 persen PDB Provinsi Papua juga dari Freeport.

Bahkan tutur dia, setiap tahun, para pengusaha Indonesia mendapatkan manfaat keberadaan bisnis tambang Freeport yang nilainya mencapai 1,9 miliar dollar AS.

Sudirman mengaku, tidak mudah bagi pemerintah bila ingin menguasai mayoritas saham Freeport atau bahkan mengambil alih Freeport 100 persen. Sebab, dibutuhkan sumber daya negara yang tidak kecil, termasuk kemampuan biaya yang nilainya fantastis.

Oleh karena itu kata dia, perlu kerja total agar proses perbaikan kontrak Freeport bisa lebih menguntungkan Indonesia. Meski dia mengakui, kerjanya itu banyak dianggap sebagai kengototan ingin melakukannya perpanjangan kontrak. (baca juga: Rizal Ramli Vs Sudirman Said soal Freeport, Sebaiknya Diselesaikan lewat Presiden)

"Kesan bahwa saya ngotot itu hanya penafsiran. Dalam menangani setiap masalah, saya berusaha sungguh-sungguh dan itu memang karakter saya dalam bekerja. Apakah dalam urusan Freeport, urusan Petral, urusan kilang, kesungguhan saya sama. Semua harus total karena saya menjalankan amanah. Saya tidak punya beban apa pun. Sejarah akan membuktikan apakah keputusan itu benar atau tidak," kata Sudirman.

baca juga: Menteri ESDM: Ada Politisi "Kuat" yang Catut Nama Presiden dan Wapres ke Freeport

Kompas TV Rizal Ramli Blak-blakan Soal Freeport

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Apakah Gopay Bisa Tarik Tunai?

Apakah Gopay Bisa Tarik Tunai?

Earn Smart
Limit Tarik Tunai BRI Simpedes dan BritAma di ATM

Limit Tarik Tunai BRI Simpedes dan BritAma di ATM

Earn Smart
Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BNI via HP Antiribet

Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BNI via HP Antiribet

Earn Smart
Apakah DANA Bisa Tarik Tunai? Bisa Pakai 5 Cara Ini

Apakah DANA Bisa Tarik Tunai? Bisa Pakai 5 Cara Ini

Whats New
OJK Terbitkan Aturan 'Short Selling', Simak 8 Pokok Pengaturannya

OJK Terbitkan Aturan "Short Selling", Simak 8 Pokok Pengaturannya

Whats New
2 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu Mandiri di ATM Pakai HP

2 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu Mandiri di ATM Pakai HP

Earn Smart
3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BCA Modal HP

3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BCA Modal HP

Spend Smart
Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap di Atas 5 Persen

Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap di Atas 5 Persen

Whats New
Pada Pertemuan Bilateral di Kementan, Indonesia dan Ukraina Sepakati Kerja Sama Bidang Pertanian

Pada Pertemuan Bilateral di Kementan, Indonesia dan Ukraina Sepakati Kerja Sama Bidang Pertanian

Whats New
Semakin Mudah dan Praktis, Bayar PKB dan Iuran Wajib Kini Bisa lewat Bank Mandiri

Semakin Mudah dan Praktis, Bayar PKB dan Iuran Wajib Kini Bisa lewat Bank Mandiri

Whats New
Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Sistem Keuangan RI Masih dalam Kondisi Terjaga

Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Sistem Keuangan RI Masih dalam Kondisi Terjaga

Whats New
Pesan Luhut ke Prabowo: Jangan Bawa Orang-orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintah Anda

Pesan Luhut ke Prabowo: Jangan Bawa Orang-orang "Toxic" ke Dalam Pemerintah Anda

Whats New
Barang Bawaan Pribadi dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Ini Pesan Bea Cukai ke 'Jastiper'

Barang Bawaan Pribadi dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Ini Pesan Bea Cukai ke "Jastiper"

Whats New
Bangun Pemahaman Kripto di Tanah Air, Aspakrindo dan ABI Gelar Bulan Literasi Kripto 2024

Bangun Pemahaman Kripto di Tanah Air, Aspakrindo dan ABI Gelar Bulan Literasi Kripto 2024

Rilis
Terbitkan Permentan Nomor 1 Tahun 2024, Mentan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Terbitkan Permentan Nomor 1 Tahun 2024, Mentan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com