Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Alasan AS "Membajak" Trans-Pacific Partnership

Kompas.com - 12/11/2015, 06:14 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Usai kedatangan Presiden Jokowi di Gedung Putih, Amerika Serikat, Senin (26/10/2015). Kata Trans Pacific Partnership (TPP) kian banyak ditulis, diperbincangkan, bahkan dibawa ke forum-forum diskusi.

Lantas apa sebenarnya TPP?

Berdasarkan jurnal kajian Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) Edisi 16, pada November 2013, yang berjudul "Implikasi Kerjasama Trans-Pacific Partnership guna Meningkatkan Peran Indonesia di Kawasan ASEAN dalam rangka Ketahanan Regional", TPP adalah perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik. DI sini, Amerika Serikat (AS) sebagai motor utamanya.

Jurnal tersebut juga menjelaskan bahwa perjanjian TPP bersifat komprehensif. Selian meliputi liberalisasi di semua sektor dengan sifat terjadwal dan mengikat, TPP juga membahas isu lain yang sebut sebagai yakni Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), kebijakan kompetisi (competition policy), belanja pemerintah (government procurement), dan fasilitasi perdagangan.

"Dengan demikian TPP boleh dikatakan merupakan kesepakatan perdagangan bebas dengan standar yang sangat tinggi, yang berada di atas standar kesepakatan perdagangan bebas di WTO, APEC, dan ASEAN," tulis Lemhannas dalam jurnal tersebut.

Saat ini, AS memang negara yang menjadi motor utama TPP. Tapi sebenarnya, bila melihat sejarah, AS bukanlah negara memprakarsai terbentuknya TPP.

Menurut Ekonom senior Center for Strategic and International Studies (CSIS) Djisman Simandjuntak, AS adalah negara yang "membajak" TPP.

"Tapi mengapa dia (AS) membajak TPP, wallahu a'lam (dan Allah Yang Lebih Tahu)," ujar Djisman di Kantor CSIS, Jakarta, Rabu (11/11/2015).

Sebagai suatu kerjasama perdagangan bebas, TPP awalnya muncul pada 2005 dengan nama Trans-Pacifc Strategic Economic Partnership Agreement (TPSEP).

Ada empat negara di Kawasan Asia Pasifik yang memprakarsai yaitu Singapura, Chile, Selandia Baru, dan Brunei Darussalam.

Meski tak tahu persis mengapa AS membajak TPP, dia memiliki analisis sendiri.

Pertama, alasan kuat mengapa AS "membajak" TPP lantaran Tiongkok melesat maju menjadi negara global power. Alasan pertama Djisman bukan hisapan jempol belaka.

Dilansir Reuters, Rabu (21/1/2015), Presiden AS Barack Obama sempat menyebut China sedang menciptakan aturan-aturan baru ekonomi di Asia. Bila itu dibiarkan, kata dia, pekerja dan bisnis AS akan dirugikan.

Karena hal itulah, Obama berusia keras meloloskan RUU Kesepatakan Perdagangan Bebas Asia-Pasifik pada pertengahan tahun 2015 di Kongres AS.

Djisman melanjutkan, alasan kedua AS membajak TPP karena melihat hubungan China dan Jepang mendingin.

Meski sempat mesra. hubungan kedua negara Asia Timur itu kini memang sedikit renggang karena berbagai sebab. Akibatnya, ucap dia, Jepang mendeklarasikan diri bergabung dengan TPP.

Selain kedua alasan itu, Djisman juga menduga alasan AS "membajak" TPP lantaran melihat negara-negara yang tergabung dalam Asean pecah dalam politik luar negerinya.

Alasan terakhir adalah karena AS memang berkeinginan kembali menancapkan pengaruh di Asia-Pasifik setelah perang Vietnam.

Saat ini TPP berisikan 12 negara yang merupakan penggerak 40 persen ekonomi dunia. Negara-negara tersbeut adakah AS, Jepang, Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, Singapura, Australia, Selandia Baru, Kanada, Meksiko, Cile, dan Peru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Paket Vision+ dan Cara Berlangganan

Harga Paket Vision+ dan Cara Berlangganan

Spend Smart
Dorong Investasi di Industri Antara, Kemenperin: Kami Persiapankan 'Tax Holiday'

Dorong Investasi di Industri Antara, Kemenperin: Kami Persiapankan "Tax Holiday"

Whats New
Astra Life Catat Premi Bruto Rp 6,1 Triliun Sepanjang 2023

Astra Life Catat Premi Bruto Rp 6,1 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
Rugi Bersih GOTO Susut 78 Persen, Jadi Rp 862 Miliar pada Kuartal I-2024

Rugi Bersih GOTO Susut 78 Persen, Jadi Rp 862 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Industri Fintech Lending Rugi pada Awal 2024, Ini Sebabnya Menurut Asosiasi

Industri Fintech Lending Rugi pada Awal 2024, Ini Sebabnya Menurut Asosiasi

Whats New
Menteri Trenggono Minta Reklamasi PIK Pakai Sedimentasi Laut

Menteri Trenggono Minta Reklamasi PIK Pakai Sedimentasi Laut

Whats New
Tren dan Peluang Investasi Kripto, Indonesia Berpotensi Pimpin Pasar ASEAN

Tren dan Peluang Investasi Kripto, Indonesia Berpotensi Pimpin Pasar ASEAN

Spend Smart
Kredit BNI Tumbuh Jadi Rp 695,16 Triliun pada Kuartal I 2024, UMKM dan Konsumer Jadi Mesin Baru

Kredit BNI Tumbuh Jadi Rp 695,16 Triliun pada Kuartal I 2024, UMKM dan Konsumer Jadi Mesin Baru

Whats New
Elnusa dan Pertagas Siap Kerjakan Proyek Kolaborasi Infrastruktur Energi di Kandis Riau

Elnusa dan Pertagas Siap Kerjakan Proyek Kolaborasi Infrastruktur Energi di Kandis Riau

Whats New
Perluasan Sektor Kredit, 'Jamu Manis' Terbaru dari BI untuk Perbankan

Perluasan Sektor Kredit, "Jamu Manis" Terbaru dari BI untuk Perbankan

Whats New
Survei BI: Kebutuhan Pembiayaan Korporasi pada Kuartal I-2024 Meningkat

Survei BI: Kebutuhan Pembiayaan Korporasi pada Kuartal I-2024 Meningkat

Whats New
Stranas Bisnis dan HAM, Upaya Pemerintah Lindungi Pekerja dalam Praktik Bisnis

Stranas Bisnis dan HAM, Upaya Pemerintah Lindungi Pekerja dalam Praktik Bisnis

Whats New
Soal Boks Mainan Megatron 'Influencer' Rusak, Ini Penjelasan Bea Cukai dan DHL

Soal Boks Mainan Megatron "Influencer" Rusak, Ini Penjelasan Bea Cukai dan DHL

Whats New
Kredit Bank Jatim Naik 18,7 Persen Sepanjang Kuartal I-2024

Kredit Bank Jatim Naik 18,7 Persen Sepanjang Kuartal I-2024

Whats New
Menteri Trenggono Akui Sulit Cegah Penyelundupan Benih Lobster

Menteri Trenggono Akui Sulit Cegah Penyelundupan Benih Lobster

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com