Berantas "Tikus" Petral...

Analogi inilah yang dirasa tepat menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, dan Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara melihat pembenahan tata kelola minyak pada anak usaha PT Pertamina (Persero), yakni Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) Group.

Audit forensik yang dilakukan Pertamina melalui lembaga independen Kordamentha memang patut diapresiasi. Minimal dari situ, diketahui ada yang tidak beres dalam pengadaan minyak mentah dan produk BBM sehingga menyebabkan terjadinya inefisiensi.

Tikus-tikus yang membuat inefisiensi inilah yang seharusnya diberangus. Sebagai perpanjangan tangan Pertamina untuk perdagangan minyak (trading arm),  sebagaimana hampir seluruh perusahaan minyak negara-negara di dunia lain punya, lumbung Petral juga ada manfaat dan keuntungannya.

Dalam hal mencukupi kebutuhan dollar AS misalnya. Asal tahu saja, setiap hari Pertamina memerlukan 70-80 juta dollar AS untuk impor produk BBM.

"Dengan mempunyai kantor di Singapura, maka kebutuhan dollar AS untuk beli minyak tidak perlu menyedot dollar yang ada di Indonesia. Cukup gunakan dollar AS yang ada di Singapura," kata Marwan.

Artinya, kata dia, pemerintah harus memilih. Apabila trading arm semacam ini diperlukan, mengapa harus dibubarkan? Dan katakanlah memang harus dibubarkan lantaran terlanjur dicap sebagai sarang pengerat, apa alternatif solusinya?

Yang terpenting, kata Marwan, kalau Petral dibubarkan, dan tikus-tikus diadili, hal lain yang lebih penting adalah perbaikan tata kelola (good governance) di tubuh Pertamina secara menyeluruh.

Salah satu upaya membuat lebih transparan Pertamin adalah dengan mengubah status dari perusahaan tertutup sebagai non listed public company (NLPC )

Dengan menjadi perusahaan publik namun tidak listing, diharapkan manajemen Pertamina bisa menekan munculnya bibit-bibit kolutif. Sebab, BUMN energi itu memiliki kewajiban secara rutin untuk menyampaikan kinerja perusahaan ke publik, namun 100 persen saham masih dimiliki oleh negara.