Kompas.com - 18/11/2015, 12:00 WIB
PT Freeport Indonesia KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTOPT Freeport Indonesia
|
EditorErlangga Djumena
KOMPAS.com — Nama Setya Novanto belakangan ramai menghiasi pemberitaan Tanah Air, apalagi setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said melaporkan adanya "politisi kuat" yang meminta jatah saham kepada PT Freeport Indonesia. (Baca: Menteri ESDM Akui Politisi Pencatut Nama Jokowi adalah Setya Novanto)

Kegaduhan tersebut sungguh sangat disayangkan harus terjadi, jika itu benar, di tengah upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di segala sektor, termasuk di bidang mineral pertambangan dan batubara (minerba).

Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro yang tengah berada di Turki melalui telewicara dengan wartawan di Jakarta, Selasa (17/11/2015), menyampaikan, negara-negara G-20 bersepakat tentang pentingnya perbaikan iklim investasi untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi global.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Antalya, Turki, 15-16 November 2015, para pemimpin G-20 berkomitmen pada pencapaian tambahan pertumbuhan ekonomi global sebesar 2 persen pada 2018 sebagaimana disepakati dalam KTT G-20 Brisbane 2014.

Oleh-oleh Bambang dari Antalya tersebut tampaknya memang harus diolah dan dimatangkan lagi, melihat "dapur" RI yang kenyataannya masih banyak masalah dalam ketidakpastian hukum. Pasalnya, menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, kepastian hukum dibutuhkan untuk perbaikan iklim investasi.

Kasus ini, kata Enny, bisa ditarik dari dua dimensi. Pengungkapan kasus ini bisa dimaknai sebagai adanya komitmen pemerintah untuk memberantas mafia dan adanya upaya penegakan hukum.

"Namun, bisa ditarik kesimpulan bahwa persoalan politik belum beres dan semakin gaduh," ujar Enny.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Celakanya kalau sampai kemungkinan yang kedua yang lebih dipercaya kalangan investor," kata Enny.

Lebih jauh, Enny mengatakan, soal kesepakatan antar-negara G-20 sebagaimana disampaikan Bambang, hal itu diharapkan tidak sekadar basa-basi.

Namun, yang paling penting, ada wujud konkret dari kesepakatan yang dibuat. Artinya, komitmen pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di hadapan negara-negara G-20 harus direalisasikan untuk mendukung pencapaian tambahan pertumbuhan ekonomi global 2 persen pada 2018.

"Terutama komitmen di hadapan rakyat Indonesia," kata Enny.

Baca juga: Rizal Ramli: Anggap Saja Sedang Melihat Sinetron Antar-gengDapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.