Rizal Ramli: BUMN yang Tidak Melakukan Revaluasi Aset Akan Merugi

Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menyatakan, kebijakan revaluasi aset memiliki dampak yang sangat besar.

"Ini kesempatan yang luar biasa. Kalau BUMN tidak memanfaatkan ini maka akan merugi dan swasta yang tidak revaluasi aset tidak cerdas," ujar Rizal di Jakarta, Rabu (18/11/2015).

Rizal menjelaskan, kebijakan revaluasi aset pernah dilakukan pada 15 tahun yang lalu. Pada masa itu, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) hanya memiliki modal sebesar Rp 9 triliun dan Rp 50 triliun.

Secara teknis, PLN saat itu sudah bangkrut. PLN lantas meminta dana bantuan kepada pemerintah.

"Mereka minta uang ke pemerintah, tapi kami tidak mau dan kami memaksa PLN melakukan revaluasi aset. Aset mereka naik menjadi Rp 200 triliun. Selisihnya kami masukkan ke modal jadi modalnya kira-kira Rp 104 triliun," jelas Rizal.

Meskipun demikian, persoalan di masa itu adalah pajak yang harus dibayar apabila perusahaan melakukan revaluasi aset.

Saat itu, PLN harus membayar pajak revaluasi sebesar 30 persen atau sekitar Rp 30 triliun. Sehingga, pemerintah memutuskan untuk menyediakan kebijakan cicilan pajak selama 7 tahun.

Di masa lalu, kata Rizal, banyak perusahaan tidak mau melakukan revaluasi aset lantaran tingginya pajak revaluasi yang harus dibayarkan.

Kini, jika perusahaan mengajukan waktu pengajuan permohonan revaluasi aset sampai Desember 2015, dengan batas waktu pelaksanaan penilaian kembali sampai 31 Desember 2015, maka hanya dikenakan PPh final 3 persen.