ESDM: Freeport Belum Serahkan Penawaran Divestasi ke Pemerintah

Kompas.com - 18/11/2015, 18:13 WIB
PT Freeport Indonesia KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTOPT Freeport Indonesia
|
EditorBambang Priyo Jatmiko
JAKARTA, KOMPAS.com - PT Freeport Indonesia hingga hari ini belum menyampaikan penawaran divestasi kepada pemerintah.

Padahal sesuai aturannya, raksasa tambang asal Amerika Serikat itu harusnya sudah memberikan penawaran saham sebesar 10,64 persen pada 14 Oktober 2015 lalu.

Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014, Freeport harus menawarkan kepada pemerintah satu tahun setelah beleid tersebut terbit, sebesar 20 persen.

"Karena sudah punya 9,36 persen, sehingga mereka harus menawarkan selisihnya sebesar 10,64 persen. Sampai saat ini mereka belum menyampaikan penawaran tersebut," ungkap Bambang dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (18/11/2015).

Dia bilang, saat ini pihak Freeport tengah menghitung berdasarkan asumsi perusahaan, seperti tingkat produksi dan tingkat harga saat ini dan proyeksi ke depan.

Bambang berharap Freeport segera menyampaikan penawaran tersebut. Dengan begitu, pemerintah bersama tim terkait segera bisa melakukan perhitungan untuk mengetahui fair value divestasi.

Setelah ditemukan angka yang dianggap adil bagi kedua belah pihak, Kementerian ESDM akan mengirimkannya ke Kementerian Keuangan. Sebab Kementerian Keuangan yang menentukan siapa yang akan membeli saham yang dilepas tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi apakah akan pemerintah sendiri, apakah BUMN, apakah Pemerintah Daerah, itu yang menetapkan Kementerian Keuangan," jelas Bambang.

Sementara itu terkait mekanisme divestasi Freeport, Bambang mengatakan, saat ini belum ada payung hukum pelepasan saham melalui initial public offering (IPO).

"Kecuali nanti ada Perubahan aturan PP 77/2014, ya silakan saja. Sepanjang itu belum ada, kita melakukan proses divestasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu PP 77/2014," pungkas Bambang.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.