Kompas.com - 19/11/2015, 08:25 WIB
Pemandangan di pertambangan emas-tembaga PT Freeport Indonesia yang merupakan investasi Amerika Serikat. Indonesia hanya menerima satu persen dari bagi hasil pertambangan di lokasi yang menghasilkan sekurangnya 300 kilogram emas setiap hari. Pada 25 tahun pertama beroperasi, Republik Indonesia tidak menerima bagi hasil dari penambangan emas. KOMPAS/IWAN SANTOSAPemandangan di pertambangan emas-tembaga PT Freeport Indonesia yang merupakan investasi Amerika Serikat. Indonesia hanya menerima satu persen dari bagi hasil pertambangan di lokasi yang menghasilkan sekurangnya 300 kilogram emas setiap hari. Pada 25 tahun pertama beroperasi, Republik Indonesia tidak menerima bagi hasil dari penambangan emas.
|
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah meminta PT Freeport Indonesia segera memberikan penawaran pelepasan saham divestasi. Karena hingga saat ini, anak usaha Freeport McMoRan ini belum juga menyerahkan penawaran divestasi sahamnya sebesar 10,64 persen kepada pemerintah Indonesia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai Kementerian/Lembaga yang mengurusi sektor ini akhirnya memberikan tenggat akhir, Freeport harus menyerahkan penawaran divestasi akhir tahun ini.

"Targetnya akhir tahun ini harus ditawarkan," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono,  di kantornya, Jakarta, Rabu (18/11/2015).

Setelah itu, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah 77 tahun 2014, pemerintah harus memberikan jawaban dalam kurun waktu 90 hari setelah penawaran divestasi diterima.

Bambang pun membenarkan ketika dikonfirmasi, pemerintah bakal memberikan keputusan terkait divestasi Freeport paling lambat Maret 2016.

"Enggak ada yang beda (proses) tetap 90 hari," ucap Bambang.

Sementara itu, terkait mekanisme divestasinya Bambang menegaskan pemerintah tetap akan mengikuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bambang juga membantah bahwa telah ada nota kesepahaman antara pemerintah dan Freeport agar raksasa tambang itu bisa melakukan divestasi lewat initial public offering (IPO).

"Oh enggak, enggak, enggak. Kalau dasar hukumnya enggak ada, ya tetap enggak bisa. Kalau tidak ada dasar hukumnya bagaimana bisa berlaku," ucap Bambang.

Adapun ketika ditanya soal apakah kasus Setya Novanto mengganggu proses renegosiasi dengan Freeport, Bambang pilih irit bicara.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.