Konflik Laut China Selatan Dibicarakan di Luar Agenda Formal KTT APEC

MANILA, KOMPAS.com – Sejauh ini, belum ada agenda pembicaraan resmi tentang konflik Laut China Selatan di pertemuan pemimpin ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Manila, Filipina.

Namun persoalan itu ramai dibicarakan sejumlah media massa baik media lokal maupun media luar negeri.

Hal ini tidak lepas hasil dari pembicaraan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dengan Presiden Filipina Benigno Aquino III di sela-sela penyelenggaraan APEC. 

Hari ini, Kamis (19/11/2015), para pemimpin ekonomi Asia Pasifik kembali menggelar rangkaian pertemuan puncak yang terbagi dalam dua sesi.

Dari semua agenda yang disiapkan panitia, tidak ada materi tentang keamanan kawasan yang menjadi bahasan pembicaraan. Semua topik yang disiapkan terkait masalah ekonomi.

Sesi pertama, pertemuan puncak hari ini mengambil tema "Inclusive Growth through Integrated Economies" dan tema berikutnya tentang "Sustainable and Resilient Comunities".

Sementara sebagian analis berpendapat persoalan ekonomi tentu terkait erat dengan persoalan keamanan di kawasan.

Harian berbahasa Inggris The Philipine Star memberitakan tentang pernyataan Obama yang akan menambah kekuatan kapal perang untuk Filipina.

Pengerahan kapal itu akan memperkuat kekuatan yang sudah ada mengamankan kawasan.

Ulasan tersebut ditempatkan di halaman depan The Philipine Star dalam dua hari berturut-turut.

Sementara The New York Times mengulas pertemuan itu dalam judul "Obama Calls on Beijing to Stop Construction in South China Sea".

Media berbasis di Amerika Serikat ini menjelaskan pemerintah AS meminta China untuk menghentikan aktivitas militer di kawasan Laut China Selatan.

AS juga mengalokasikan dana bantuan untuk sekutu-sekutunya di Asia Tenggara sebesar 250 juta dolar AS menghadapi persoalan itu.

The New York Times melengkapi ulasan itu dengan menampilkan grafik interaktif di lamannya.

Grafik itu memuat gambar aktivitas pembuatan pulau buatan di Laut China Selatan dalam periode Agustus 2014 hingga September 2015.

Mengomentasi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat harus ada kekuatan yang berimbang di Laut China Selatan sehingga tidak ada pihak yang merasa lebih berkuasa pada kawasan yang sedang bersengketa.

Bantuan AS kepada sejumlah negara untuk patroli keamanan dinilainya sebagai hal yang positif.

"Bantuan AS untuk melengkapi patroli di kawasan (Laut China Selatan) itu hal yang bagus. Salah satu tujuannya untuk mengimbangi kekuatan Tiongkok di sana. Bagi kami, dengan keseimbangan kekuatan lebih bagus," kata Kalla di Manila.