Konektivitas Antar-wilayah Kepulauan Bisa Kurangi Kesenjangan

Kompas.com - 21/11/2015, 17:17 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar Kementerian DesaMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar
EditorJosephus Primus

KOMPAS.com -  Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki sumber daya alam laut berlimpah, Indonesia masih berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi masyarakatnya yang masih berada di garis kemiskinan.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar menilai kondisi pembangunan Indonesia saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Keterbatasan prasarana transportasi menyebabkan kegiatan industri tidak menyebar ke wilayah-wilayah terbelakang dan terisolasi, khususnya pada provinsi kepulauan. "Hal inilah yang menyebabkan beberapa wilayah kepulauan di Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat," ujar Marwan saat menjadi narasumber dalam acara Musyawarah Pimpinan Nasional Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Muspimnas PB PMII) di Universitas Pattimura, Ambon, Maluku  pada Jumat (19/11/2015).

Pengurangan kesenjangan antar-wilayah, menurut Marwan bisa dilakukan dengan melakukan peningkatan konektivitas antar-wilayah dengan penyediaan transportasi yang dapat menjadi akses industri dari pusat-pusat pengolahan ke wilayah pemasaran. "Jadi untuk melakukan percepatan pembangunan daerah kepulauan perlu adanya pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk mengelola laut secara leluasa karena Indonesia adalah negara kepulauan," ujarnya.

Adanya pengakuan provinsi kepulauan, menurut Marwan,  bisa memengaruhi pembagian dana alokasi umum yang didasarkan juga pada variabel luas laut sehingga pada jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diterima lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah dana yang diterima saat ini. "Sudah jelas dalam UU No.23 tahun 2014 menjelaskan bahwa penetapan kebijakan DAU dilakukan dengan cara menghitung luas lautan yang menjadi kewenangan daerah provinsi yang berciri kepulauan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, sebagai Majelis Pembina Nasional PMII, Marwan meminta kepada kader-kader PMII untuk menelorkan gagasan-gagasan cerdas dan solutif yang dapat mendukung percepatan pembangunan nasional. "PMII adalah organisasi yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan keislaman, oleh karena itu wajib bagi kita untuk bergerak dan tidak hanya diam melihat dinamika pembangunan saat ini," tutupnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.