Freeport Sukses Memecah Belah Pihak Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com — Kasus dugaan pemerasan terhadap Freeport Indonesia dan pencatutan nama Presiden Joko Widodo adalah hal yang menarik untuk ditelusuri.

Direktur Global Future Institute (GFI) Hendrajit menyebut bahwa masyarakat harus tahu, apakah betul Ketua DPR Setya Novanto melakukan hal tersebut.

Dalam diskusi yang digelar di warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (22/11/2015), Hendrajit menyebut bahwa yang tak kalah penting untuk disoroti adalah kesuksesan Freeport Indonesia memecah belah pihak Indonesia.

"Yang juga harus disoroti, yaitu kesuksesan membelah pemerintah," ujarnya.

Kasus tersebut berawal dari laporan Freeport Indonesia kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

Dari rekaman tersebut diketahui, Setya Novanto sempat menawarkan diri untuk membantu perpanjangan kontrak dengan pemerintah.

Dalam rekaman tersebut diketahui, nama Presiden dan nama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan sempat disebut. Alhasil, kegaduhan pun terjadi kembali.

Setya Novanto yang merupakan kader Partai Golkar itu dibela oleh Koalisi Merah Putih (KMP). Di pihak lain, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menuntut Setya Novanto untuk mundur. Alhasil, hubungan KMP dan pemerintah kembali memanas.

Hendrajit mengingatkan, sebelum kasus Setya Novanto mencuat, Sudirman Said sudah terlebih dahulu mengirimkan surat kepada Freeport Indonesia, yang memberikan lampu hijau untuk perpanjangan kontrak.

Padahal, negosiasi baru boleh dibuka kembali pada 2019, dua tahun sebelum kontrak berakhir.

Mengingat Freeport belum juga memenuhi permintaan pembangunan fasilitas peleburan atau smelter dan divestasi, Hendrajit menilai, makna sebenarnya dari pelaporan Freeport patut dicurigai.

Ia mengaku khawatir karena kini semua pihak hanya fokus pada apa yang diduga dilakukan oleh Setya Novanto.

"Ini digulirkan Freeport melalui sarananya, yaitu Sudirman Said. Media tidak juga ikut membantu mengklarifikasi kejadian sesungguhnya, tetapi terjebak ke hilir, dan tidak membongkar kejadian yang sesungguhnya," ujarnya. (Nurmulia Rekso Purnomo)