Nusron Wahid: Perlu Peningkatan Sinergi untuk Lindungi TKI

Kompas.com - 24/11/2015, 19:46 WIB
Kepala BNP2TKI Nusron Wahid meresmikan acara Jambore Buruh Migran Indonesia (BMI), di Universitas Negeri Jember, Selasa (24/11/2015). Dok BNP2TKIKepala BNP2TKI Nusron Wahid meresmikan acara Jambore Buruh Migran Indonesia (BMI), di Universitas Negeri Jember, Selasa (24/11/2015).
EditorLatief
JEMBER, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengajak semua kalangan dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan sinergi dalam upaya membenahi penempatan dan meningkatkan perlindungan bagi TKI.

Demikian disampaikan Nusron dalam acara Jambore Buruh Migran Indonesia (BMI), di Universitas Negeri Jember, Selasa (24/11/2015). Acara tersebut diselenggarakan dengan melibatkan para pihak yang peduli terhadap Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri (P2TKLN).

"Kami mohon maaf karena para TKI belum memperoleh dukungan yang maksimal. Untuk itu, kami mengajak agar semua pihak, masyarakat madani, pemerintah dan TKI , bekerjasama memberikan rasa aman, nyaman dan biaya yang murah kepada para TKI," kata Nusron di hadapan Rektor Universita Negeri Jember Muhamad Hasan, Direktur Mmigrant Care Anis Hidayah, dan para utusan LSM yang peduli P2TKLN.

Nusron menggaris bawahi permintaan maaf itu karena para TKI sesungguhnya telah memberi kontribusi yang sangat berarti bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari aspek ekonomi, kata dia, TKI pada tahun lalu telah mengirimkan devisa 8,4 miliar dolar AS atau Rp110 triliun.

"Sementara tahun ini ditargetkan Rp 140 triliun atau satu persen dari Produk Domestik Bruto. Suatu jumlah yang sangat berarti dan merupakan dana segar," ujarnya.

Nusron menjelaskan, momentum untuk bekerjasama itu ada karena saat ini sedang dilakukan revisi atas Undang-Undang No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

"UU baru ini diharapkan dapat memproteksi TKI dari aspek pelanggaran HAM dan dilain pihak meningkatkan pendapatan," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

PAda kesempatan sama, anggota Komisi IX DPR Nur Suhid mengatakan, usulan perubahan UU tentang TKI kini sedang digarap Panitia Kerja Komisi IX DPR setelah itu akan dikirimkan ke Badan Musyawarah, untuk kemudian diputuskan apakah akan dibahas Komisi IX saja atau lintas komisi.

"Saya sendiri mengharapkan agar dibahas di lintas komisi yang melibatkan Komisi III, I , IX atau komisi lain karena secara sekaligus melibatkan para pihak terkait," katanya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.