Menaker Tegaskan PP Pengupahan Tak Akan Direvisi

Kompas.com - 25/11/2015, 07:47 WIB
|
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menegaskan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tidak akan direvisi meski menuai gelombang penolakan dari buruh.

Hanif mengklaim bahwa PP tersebut justru memberi kepastian pengupahan untuk buruh di Indonesia.

"PP pengupahan merupakan kebijakan terbaik yang bisa kita ambil saat ini demi kepentingan semua pihak," kata Hanif, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyampaikan bahwa PP Pengupahan itu memberikan kepastian terhadap kenaikan upah buruh. Ia juga menyatakan, dengan PP tersebut buruh terhindar dari ancaman upah murah.

"Dunia usaha juga terlindungi karena ada kepastian sehingga dunia usaha bisa berkembang dan membuka banyak lapangan kerja," ungkap Hanif.

Dalam kesempatan sebelumnya, Hanif sempat mengatakan bahwa ada indikasi penyesatan informasi oleh pihak tertentu yang disebarkan di kalangan buruh. Penyesatan informasi itu bertujuan agar elemen buruh mudah digerakkan turun ke jalan dan berdemonstrasi menolak PP Pengupahan.  (baca: Menaker: 6 Informasi Sesat Terkait PP Pengupahan)

Hanif mengungkapkan, ada enam contoh penyesatan informasi soal PP Pengupahan. Pertama, upah buruh hanya akan naik lima tahun sekali. Hanif menegaskan hal itu tidak benar sama sekali, sebab dengan sistem formula dalam PP Pengupahan upah buruh dipastikan naik setiap tahun, bukan setiap lima tahun.

Kedua, isu bahwa upah buruh yang menjalankan tugas serikat pekerja tidak dibayarkan. Menurut dia, buruh yang menjalankan tugas serikat pekerja tetap harus dibayar upahnya.

Ketiga, dengan formula pengupahan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, maka perhitungan upah tidak memperhitungkan komponen hidup layak (KHL) dan kenaikannya tidak lebih dari 10 persen.

Menurut Hanif, hal itu tidak benar karena upah minimum tahun berjalan sebagai dasar perhitungan sudah mencerminkan KHL dan untuk tahun 2016 saja kenaikan upah minimum akan mencapai 11,5 persen.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Daftar MyPertamina Tanpa Aplikasi dan 'Smartphone'

Cara Daftar MyPertamina Tanpa Aplikasi dan "Smartphone"

Whats New
Harga Minyak Goreng Kemasan di Indomaret, Alfamart, dan Griya Yogya

Harga Minyak Goreng Kemasan di Indomaret, Alfamart, dan Griya Yogya

Spend Smart
Pro Kontra Cuti Melahirkan 6 Bulan yang akan Disahkan Jadi RUU Inisiatif DPR: Didukung Buruh, Dipusingkan Pengusaha

Pro Kontra Cuti Melahirkan 6 Bulan yang akan Disahkan Jadi RUU Inisiatif DPR: Didukung Buruh, Dipusingkan Pengusaha

Whats New
Pendapatan Negara 2021 Capai 115,5 Persen, Sri Mulyani: Pertama Kali dalam 12 Tahun...

Pendapatan Negara 2021 Capai 115,5 Persen, Sri Mulyani: Pertama Kali dalam 12 Tahun...

Whats New
IHSG Ditutup Menguat di Sesi I, Rupiah Masih Melemah

IHSG Ditutup Menguat di Sesi I, Rupiah Masih Melemah

Whats New
Fokus Bisnis Syariah, Allianz Life Siap 'Spin Off' di 2023

Fokus Bisnis Syariah, Allianz Life Siap "Spin Off" di 2023

Whats New
Beli Elpiji 3 Kg Bakal Gunakan MyPertamina Juga?

Beli Elpiji 3 Kg Bakal Gunakan MyPertamina Juga?

Whats New
Sambut HUT Ke-52, Jamkrindo Dukung Transformasi Digitalisasi UMKM

Sambut HUT Ke-52, Jamkrindo Dukung Transformasi Digitalisasi UMKM

Rilis
Peluang Usaha Jadi Agen Minyak Goreng Rp 14.000, Ini Cara Daftarnya

Peluang Usaha Jadi Agen Minyak Goreng Rp 14.000, Ini Cara Daftarnya

Earn Smart
Produsen Emas Asal Malaysia Berencana Ekspansi ke Indonesia

Produsen Emas Asal Malaysia Berencana Ekspansi ke Indonesia

Whats New
Bina Marga Dapat Anggaran Rp 40,25 Triliun untuk Pembangunan dan Perawatan Infrastruktur

Bina Marga Dapat Anggaran Rp 40,25 Triliun untuk Pembangunan dan Perawatan Infrastruktur

Rilis
Jasamarga Yakin Penataan Tol Bali Mandara Selesai Tepat Waktu untuk Sambut Presidensi G20

Jasamarga Yakin Penataan Tol Bali Mandara Selesai Tepat Waktu untuk Sambut Presidensi G20

Whats New
Allianz Life Indonesia Catatkan Premi Bruto Rp 3,8 Triliun di Kuartal I-2022

Allianz Life Indonesia Catatkan Premi Bruto Rp 3,8 Triliun di Kuartal I-2022

Whats New
Catat, Pengendara Mobil Wajib Daftar MyPertamina untuk Beli BBM Bersubsidi

Catat, Pengendara Mobil Wajib Daftar MyPertamina untuk Beli BBM Bersubsidi

Whats New
Segera Evaluasi Penerbangan Nasional

Segera Evaluasi Penerbangan Nasional

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.