Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KUR dan Transaksi Non-tunai Dijamin Lebih Meringankan TKI

Kompas.com - 25/11/2015, 21:47 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid menyatakan bahwa melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI dan sistem penggajian melalui perbankan, pemerintah ingin mengurangi beban biaya penempatan atau cost structure. Hal itu sekaligus untuk meningkatkan perlindungan terhadap TKI atau Buruh Migran Indonesia (BMI).

Nusron mengatakan, sifat dari kebijakan itu adalah untuk meringankan sehingga TKI yang membutuhkannya bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Namun, itu bukan kewajiban yang diberlakukan bagi calon TKI dan TKI di Luar Negeri. Untuk itulah, Nusron mempersilakan BMI menggunakan fasilitas KUR TKI tanpa adanya paksaan.

"Kita menyediakan fasilitas KUR ini bagi yang membutuhkan. Yang tidak membutuhkan tidak perlu pinjam. Kalau mereka memang mampu dan bisa membiayai diri sendiri, ya monggo. Artinya, tidak perlu pinjam lagi. Intinya, kita berikan edukasi dan kemerdekaan bagi BMI untuk menentukan pilihan," ujar Nusron, Rabu (25/11/2015).

Menurut dia, bunga KUR TKI tersebut hanya 12 persen. Kreditnya diberikan tanpa jaminan dan dalam bentuk rupiah. Jika ingin dikonversi ke uang asing, lanjut Nusron, bisa menggunakan kurs pasar pada hari itu, bukan kurs yang ditetapkan.

"Kalau dibandingkan dengan skema lama, dengan skema baru ini BMI bisa lebih efisien Rp 5 sampai Rp 6 juta per orang," ujarnya.

Selama ini pembiayaan BMI dilayani antara lain oleh Bank China Trust, BPR Sentra Dana Makmur, KSP Sukses Bersama, dan lainnya. Terhitung sejak 1 November 2015 lalu, BNP2TKI telah menghentikan sistem pembiayaan penempatan calon BMI melalui lembaga keuangan atau koperasi simpan pinjam tersebut, dan berkoordinasi dengan lima bank pelaksana pembiayaan KUR TKI, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, Maybank, dan Sinarmas. Kelima bank ini dipilih karena memiliki cabang di kantong-kantong BMI di dalam dan luar negeri.

Seperti diberitakan, KUR TKI merupakan program pemerintah untuk membantu masalah keuangan BMI akibat besarnya bunga pinjaman. Bunga pinjaman itu sebesar 24 persen akan disubsidi pemerintah setengahnya atau sebesar 12 persen. Sisa 12 persen akan dibayar BMI dengan skema cicilan maksimal selama 36 bulan.

"Bunga 12 persen ini jauh lebih rendah ketimbang meminjam ke lembaga keuangan atau rentenir yang bunganya bisa mencapai 30 persen," ujar Nusron.

Judul baru

Per 1 November 2015 lalu tercatat sekitar 60 PPTKIS di Indonesia bersedia menerapkan program KUR TKI tersebut. Salah satu kendala KUR TKI ini adalah masih banyak PPTKIS yang belum siap dan merasa tidak mendapat untung.

"Selain itu, bisa jadi karena hitung-hitungannya belum cocok atau belum ada MoU dengan perbankan. Oleh karena itu, BNP2TKI terus melakukan sosialisasi termasuk dengan PPTKIS," kata Nusron.

BMI yang ingin memanfaatkan fasilitas KUR perlu membuka rekening di Indonesia dan rekening di negara penempatan. Hal itu sesuai Permenaker No 22/2014 tentang Pelaksanaan Penetapan Perlindungan TKI di Luar Negeri, khususnya tentang wajib kirim gaji ke bank di Indonesia.

Deputi Penempatan BNP2TKI Agusdin Subiantoro berharap BMI tidak salah persepsi soal gaji yang harus ditransfer melalui bank. Pasalnya, BMI secara otomatis akan berhubungan dengan bank setelah memanfaatkan program KUR TKI.

Hal tersebut sekaligus menanggapi JBMI Hong Kong yang pekan lalu memprotes kebijakan itu. Berdasarkan penuturan salah seorang BMI di Arab Saudi, penggajian melalui perbankan sangat memudahkan dan lebih aman untuk menyimpan uang. Hanya dengan kartu ATM, BMI bisa mengambil uang kapan dan dimana saja.

"Bagi yang sudah memahami justru sistem tersebut malah lebih memudahkan dan menjamin keamanannya," kata Agusdin.

Selain itu, menurut Kasubdit Pembekalan Akhir Pemberangkatan dan Fasilitasi Pembiayaan BNP2TKI, Revina Purnama, upaya mengalihkan gaji dari bentuk tunai ke nontunai dapat mengurangi terjadinya shadow economy serta meningkatkan governance dalam proses penempatan dan perlindungan BMI melalui pencatatan transaksi pembayaran secara transparan.

Dia menyatakan, biaya angsuran KUR tidak dikenakan biaya tambahan bagi BMI. Angsuran pinjaman BMI akan didebet dari rekening BMI karena gaji dari majikan dimasukkan ke dalam rekening BMI tersebut.

KUR TKI ini akan dialokasikan kepada sekitar 75.000 debitur, serta juga dimanfaatkan untuk biaya pelatihan dan menyiapkan dokumen dan transportasi.

Berdasarkan data BNP2TKI, biaya penempatan BMI berbeda-beda. Untuk Hong Kong mencapai sekitar Rp 14 juta, Taiwan Rp 17 juta, dan Singapura Rp 13 juta. Biasanya BMI melunasi biaya ini dalam waktu 6-9 bulan.

Menurut Agusdin, dengan suku bunga KUR yang baru, maka beban bunga dan administrasi yang ditanggung BMI untuk penempatan di Hong Kong turun dari sekitar Rp 4 juta menjadi Rp 1,2 juta-Rp 1,3 juta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Whats New
IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

Whats New
Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Whats New
Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Whats New
Jakarta, Medan, dan Makassar  Masuk Daftar Smart City Index 2024

Jakarta, Medan, dan Makassar Masuk Daftar Smart City Index 2024

Whats New
Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Whats New
Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Earn Smart
Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com