Sebelum Terbitkan Paket Kebijakan VII, Pemerintah Diminta Evaluasi Dulu

Kompas.com - 26/11/2015, 04:03 WIB
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna menjaga dan mendorong perekonomian nasional, pemerintah menerbitkan beragam paket kebijakan. Setelah enam paket kebijakan telah diterbitkan, kabarnya pemerintah akan segera meluncurkan Paket Kebijakan VII dalam waktu dekat.

Menurut ekonom dan Rektor Universitas Paramadina Prof Firmanzah PhD, ada baiknya pemerintah jangan langsung segera menerbitkan Paket Kebijakan VII sebagai lanjutan dari paket-paket kebijakan yang telah diluncurkan sebelumnya.

Sebaliknya, pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi terlebih dahulu.

"Sekarang saatnya evaluasi efektivitas Paket Kebijakan I sampai VI, mana yang sudah berjalan, tengah berjalan, dan belum berjalan. Evaluasi titik bottleneck (hambatan) ada di mana," ujar Firmanzah di Jakarta, Rabu (25/11/2015).

Firmanzah memandang, untuk dapat menerbitkan paket kebijakan susulan, maka pemerintah perlu terlebih dahulu melakukan pemetaan dan analisis terkait situasi Paket Kebijakan I hingga VI.

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari paket-paket kebijakan yang telah dikeluarkan tidak berjalan dengan baik.

"Kalau sudah tahu bottleneck-nya, maka implementasinya akan lebih baik. Evaluasi dulu Paket Kebijakan I sampai VI sebelum mengeluarkan Paket Kebijakan VII," terang Firmanzah.

Lebih lanjut, Firmanzah menjelaskan tentang risiko penerbitan paket kebijakan tanpa terlebih dahulu melakukan evaluasi dan konsolidasi.

Mantan staf khusus bidang ekonomi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini khawatir, kalau pemerintah tidak mendeteksi sumbatan organisasi lalu langsung mengeluarkan kebijakan berikutnya, maka dikhawatirkan masalah baru akan terjadi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, rilis paket kebijakan ekonomi VII diharapkan pekan depan setelah selesai pembahasan peraturan pada paket sebelumnya.

"Yang (paket) enam sudah selesai, yang masih banyak paket satu, tapi saya pikir minggu depan," kata Darmin.

Darmin mengakui, ada sejumlah peraturan yang dibahas dengan kementerian terkait, terutama paket pertama yang masih belum selesai, sekitar 60 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Simak 4 Tips Investasi Emas untuk Investor Pemula

Simak 4 Tips Investasi Emas untuk Investor Pemula

Earn Smart
Luhut Targetkan Penanaman Mangrove 600.000 Hektar Selesai pada 2024

Luhut Targetkan Penanaman Mangrove 600.000 Hektar Selesai pada 2024

Whats New
Petrokimia Gresik Salurkan Beasiswa Rp 300 Juta untuk 331 Anak

Petrokimia Gresik Salurkan Beasiswa Rp 300 Juta untuk 331 Anak

Whats New
Bantu Pengrajin Limbah Kertas Punya Logo Brand, Sandiaga: Ini Adalah Bentuk Dukungan Pemerintah yang Konkret...

Bantu Pengrajin Limbah Kertas Punya Logo Brand, Sandiaga: Ini Adalah Bentuk Dukungan Pemerintah yang Konkret...

Whats New
Peningkatan Literasi Digital UMKM Berpotensi Tingkatkan Ekonomi Sebesar Rp 546,5 Triliun

Peningkatan Literasi Digital UMKM Berpotensi Tingkatkan Ekonomi Sebesar Rp 546,5 Triliun

Whats New
XL Axiata Dorong Percepatan Digitalisasi UMKM

XL Axiata Dorong Percepatan Digitalisasi UMKM

Rilis
Neraca Pembayaran Indonesia Surplus 2,4 Miliar Dollar AS di Kuartal II-2022

Neraca Pembayaran Indonesia Surplus 2,4 Miliar Dollar AS di Kuartal II-2022

Whats New
Apa Itu Manajemen: Pengertian, Fungsi, dan Tujuannya

Apa Itu Manajemen: Pengertian, Fungsi, dan Tujuannya

Earn Smart
Cara Transfer Uang lewat ATM BRI dan ATM Bersama dengan Mudah

Cara Transfer Uang lewat ATM BRI dan ATM Bersama dengan Mudah

Spend Smart
Harga Pertalite Diisukan Naik jadi Rp10.000, Blue Bird Belum Siapkan Kenaikan Tarif Buka Pintu

Harga Pertalite Diisukan Naik jadi Rp10.000, Blue Bird Belum Siapkan Kenaikan Tarif Buka Pintu

Whats New
Ketimbang Naikkan Harga Pertalite, Ekonom Sarankan Pemerintah Tunda Proyek Infrastruktur

Ketimbang Naikkan Harga Pertalite, Ekonom Sarankan Pemerintah Tunda Proyek Infrastruktur

Whats New
East Ventures Pimpin Pendanaan Tahap Awal untuk Startup Properti Kabina

East Ventures Pimpin Pendanaan Tahap Awal untuk Startup Properti Kabina

Whats New
Erick Thohir: Kontribusi BUMN dari Pajak dan Dividen ke Negara 3 Kali Lipat Lebih Besar Ketimbang Utang

Erick Thohir: Kontribusi BUMN dari Pajak dan Dividen ke Negara 3 Kali Lipat Lebih Besar Ketimbang Utang

Whats New
Targetkan Swasembada Pangan, Kementan Bersama Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Kawal Distribusi Pupuk Bersubsidi

Targetkan Swasembada Pangan, Kementan Bersama Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Kawal Distribusi Pupuk Bersubsidi

Rilis
6 Bandara AP I Layani Kepulangan 46.579 Jemaah Haji

6 Bandara AP I Layani Kepulangan 46.579 Jemaah Haji

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.