Kompas.com - 01/12/2015, 17:50 WIB
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah RI sampai saat ini masih melakukan moratorium penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk sektor Anak Buah Kapal (ABK). Dalam perjalanan kebijakan moratorium tersebut terus dilakukan perbaikan dalam proses mekanisme dan pelayanan penempatan dan perlindungan ABK.

Demikian disampaikan Deputi Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Agusdin Subiantoro, Selasa (1/12/2015). Artinya, lanjut Agusdin, dengan moratorium tersebut BNP2TKI masih tidak memproses keberangkatan ABK.

"Intinya kita harus memastikan adanya perbaikan dalam proses mekanisme dan pelayanan penempatan dan perlindungan ABK," ujar Agusdin.

Sejauh ini pelayanan terhadap keberangkatan ABK masih belum ada aturan bakunya. Banyak sekali instansi yang memberangkatkan ABK hanya berdasarkan Perjanjian Kerja Laut atau CBT. Oleh karena itu, lanjut Agusdin, baik Kementerian Kelautan Perikanan, Ditjen Perhubungan Laut, Kemenakertrans, BNP2TKI dan instansi terkait lainnya harus duduk bersama membahas lisensi maupun peraturan tentang ABK.

"Semua peraturan baku itu dalam konteks perlindungan. BNP2TKI butuh aturan tersebut untuk mendaftar dan mendata mereka." kata Agusdin.

Sebelumnya, menurut Agusdin, dalam UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri seharusnya ada klausul tentang TKI dengan jabatan khusus. Salah satunya mengatur tentang ABK.

Namun, menurut Agusdin, kerena tidak adanya klausul tersebut, diterbitkanlah peraturan Kepala BNP2TKI No 13/2009, No. 03/2013 dan No. 12/2013. Peraturan ini khusus mengatur tentang mekanisme penempatan ABK untuk mengisi kekosongan peraturan itu.

"Bagi BNP2TKI konteksnya adalah agar mereka terdata, termonitor, dan terlindungi," jelas Agusdin.

Dia menambahkan bahwa solusinya adalah bertemu dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelesaikan aturan baku penempatan dan perlindungan TKI ABK.

"BNP2TKI selalu hadir memenuhi undangan rapat dari kementerian terkait untuk penetapan kebijakan. Tapi, sampai sekarang belum ada peraturan pastinya dan pastinya sudah banyak sekali ABK yang berangkat," ujar Agusdin.

Hal tersebut senada dengan pernyataan anggota Satgas Ilegal Fishing Kementerian Kelautan Perikanan, Mas Ahmad Santosa. Dia mengatakan bahwa banyaknya ABK Indonesia ilegal yang bekerja di kapal-kapal di luar negeri akibat kurang kuatnya pengawasan ketenagakerjaan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Utang Menyusut Jadi Rp 417 Triliun di Juni 2022, Dirut PLN: Berkat Arahan Menteri BUMN

Utang Menyusut Jadi Rp 417 Triliun di Juni 2022, Dirut PLN: Berkat Arahan Menteri BUMN

Whats New
Menteri PUPR Yakin Pembangunan KIPP Tahap I di IKN Rampung Tahun 2024

Menteri PUPR Yakin Pembangunan KIPP Tahap I di IKN Rampung Tahun 2024

Whats New
Diisukan Akan Naik, Ini Harga Pertalite Terbaru di SPBU Pertamina

Diisukan Akan Naik, Ini Harga Pertalite Terbaru di SPBU Pertamina

Spend Smart
Pimpin Upacara HUT RI di Mimika, Bahlil Ingatkan PT Freeport Harus Dikelola dengan Baik

Pimpin Upacara HUT RI di Mimika, Bahlil Ingatkan PT Freeport Harus Dikelola dengan Baik

Whats New
Lotte Shopping Avenue Gelar Promo Agustusan hingga 'Citayam Fashion Week'

Lotte Shopping Avenue Gelar Promo Agustusan hingga "Citayam Fashion Week"

Whats New
Menteri PUPR: Ada Jalan Tol, Jarak Balikpapan ke IKN hanya 30-40 Menit

Menteri PUPR: Ada Jalan Tol, Jarak Balikpapan ke IKN hanya 30-40 Menit

Whats New
Kado Hut Ke-77 RI, Pertamina Temukan Cadangan Hidrokarbon di Papua Barat

Kado Hut Ke-77 RI, Pertamina Temukan Cadangan Hidrokarbon di Papua Barat

Whats New
Kisah Audry Nyonata, Engineer Lulusan ITB yang Kembangkan Fitur di Aplikasi GrabMerchant hingga Dipakai di Thailand

Kisah Audry Nyonata, Engineer Lulusan ITB yang Kembangkan Fitur di Aplikasi GrabMerchant hingga Dipakai di Thailand

BrandzView
Cara Transfer Kuota Axis 2022 ke Sesama Axis dan Operator Lain

Cara Transfer Kuota Axis 2022 ke Sesama Axis dan Operator Lain

Spend Smart
Gandeng Microsoft, ROC9.id Bangun Ketahanan Digital yang Inklusif di Indonesia

Gandeng Microsoft, ROC9.id Bangun Ketahanan Digital yang Inklusif di Indonesia

Rilis
Jokowi Patok Pertumbuhan Ekonomi RI Tahun Depan 5,3 Persen

Jokowi Patok Pertumbuhan Ekonomi RI Tahun Depan 5,3 Persen

Whats New
Stabil, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini 0,5 Gram Hingga 1.000 Gram

Stabil, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini 0,5 Gram Hingga 1.000 Gram

Whats New
Pidato Jokowi: Belanja Negara Tahun Depan Rp 3.041 Triliun

Pidato Jokowi: Belanja Negara Tahun Depan Rp 3.041 Triliun

Whats New
Melecut Belanja Daerah untuk Pemulihan Ekonomi

Melecut Belanja Daerah untuk Pemulihan Ekonomi

Whats New
Jokowi Tak Singgung Kenaikan Gaji PNS di Pidato Kenegaraan soal RAPBN 2023

Jokowi Tak Singgung Kenaikan Gaji PNS di Pidato Kenegaraan soal RAPBN 2023

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.