Bikin Keruh, Sudirman Said Diminta Cabut Surat ke Jim Moffet

Kompas.com - 05/12/2015, 12:23 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko
JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Kardaya Warnika meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said untuk mencabut surat kepada Chairman of the Board Freeport McMoRan Inc., James R. Moffet.

Menurut Kardaya, surat tertanggal 7 Oktober 2015 tersebut membuat status perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia menjadi tidak jelas.

“Ya memang tidak enak surat dicabut. Tapi (harus dilakukan) untuk kepentingan yang lebih besar dan memberikan kepastian,” ungkap Kardaya dalam sebuah diskusi Sabtu (5/12/2015).

Melihat isi surat tersebut, Komisi VII DPR RI berpendapat bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan jaminan kepastian perpanjangan operasi PTFI. Hal tersebut tertulis jelas pada bunyi poin keempat surat Sudirman Said kepada Jim Moffet.

“Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan investasi asing di Indonesia, namun karena perlunya penyesuaian peraturan yang berlaku di Indonesia maka persetujuan perpanjangan kontrak PTFI akan diberikan segera setelah hasil penataan peraturan dan perundangan di bidang mineral dan batubara diimplementasikan,” kutip Kardaya membacakan isi poin keempat.

Lebih lanjut Kardaya menuturkan, adanya kata-kata ‘..akan diberikan segera..’ dalam poin keempat surat itu menimbulkan konsekwensi yang mengikat pemerintah Indonesia.

“Karena ada janji begini, supaya ini tidak membelenggu pemerintah, kami mengusulkan agar surat ini dicabut. Supaya clear,” tegas Kardaya.

Menurut Kardaya, baru kali ini ada pejabat setingkat menteri yang menyurati pemilik perusahaan tambang.

Biasanya, menteri sektor terkait hanya menyurati pengurus perusahaan tambang atau dalam hal ini Maroef Sjamsoedin sebagai Presiden Direktur PTFI.

Kardaya mengatakan surat dari Sudirman tersebut membuat keruh keadaan, lantaran dapat diinterpretasikan sebagai izin dari pemerintah Indonesia untuk PTFI terus beroperasi di Indonesia.

Padahal, menurut aturannya keputusan perpanjangan operasi tambang baru bisa diberikan dua tahun sebelum kontrak berakhir.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.