Ketua Komisi VII Sarankan Pemerintah Tak Ladeni Permintaan Freeport

Kompas.com - 05/12/2015, 18:24 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Kardaya Warnika mengatakan, kegaduhan soal PT Freeport Indonesia disebabkan tidak ditaatinya aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Kardaya menerangkan, berdasarkan beleid tersebut, Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) akan diperpanjang, asalkan dilakukan penyesuaian terhadap UU 4/2009.

Penyesuaian itu meliputi penerimaan negara dalam bentuk royalti, luas wilayah, penggunaan komponen dalam negeri, dan sebagainya.

“Dan di situ diamanatkan semuanya harus menyesuaikan dalam kurun waktu paling lama satu tahun, sampai dengan 2010,” ungkap Kardaya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (5/12/2015).

Masalahnya, kata Kardaya, PTFI tidak mau melaksanakan amanat UU 4/2009. PTFI tetap berdalih berpegang pada perjanjian KK yang disepakati antara PTFI dan pemerintah Indonesia.
Sehingga, batas waktu satu tahun untuk penyesuaian pun sudah berlalu.

Adapun yang tengah diributkan saat ini adalah soal perpanjangan operasi. Untuk soal ini pun, Kardaya menjelaskan, sebenarnya tidak ada istilah renegosiasi. Hal tersebut mengacu pada perubahan sistem dari rezim KK menjadi rezim izin setelah munculnya UU Minerba.

Jika sistemnya rezim izin, Kardaya menambahkan, seharusnya PTFI menerima apa yang menjadi syarat dari pemerintah, tanpa negosiasi.

“Misal izin mau nonton bola, ya satu tiket satu. Boleh tidak negosiasi 10 orang tiket dua? Ya tidak boleh. Izin itu sifatnya fixed lho, berdasarkan pemerintah,” ucap Kardaya.

Kemudian, lanjut Kardaya, yang juga menjadi persoalan adalah pemerintah meladeni permohonan perpanjangan operasi PTFI, padahal belum waktunya.

Sesuai peraturan, pengajuan perpanjangan operasi PTFI baru bisa dilakukan 2019. Melalui surat Menteri ESDM Sudirman Said tertanggal 7 Oktober 2015, pemerintah dinilai telah meladeni anak usaha Freeport McMoRan Inc.itu.

“Dia (PTFI) mengajukan perpanjangan boleh enggak? Silakan saja. Ibaratnya loket kereta api dibuka jam 6, orang antre jam 3, jam 4 boleh saja. Tetapi, menurut saya, loketnya tidak dibuka."

"Kalau dia (PTFI) mengajukan permohonan perpanjangan sebelum 2019 boleh saja, orang namanya usaha. Tetapi, mestinya dari pemerintah tidak meladeni,” ujar Kardaya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gramedia Tebar Diskon hingga 90 Persen di Online Book Fair

Gramedia Tebar Diskon hingga 90 Persen di Online Book Fair

Spend Smart
Berkaca Kasus ACT, PPATK Minta Masyarakat Bijak dalam Berdonasi

Berkaca Kasus ACT, PPATK Minta Masyarakat Bijak dalam Berdonasi

Whats New
Cara Dapat Kompensasi Mati Listrik hingga Rp 300.000

Cara Dapat Kompensasi Mati Listrik hingga Rp 300.000

Whats New
Ketika Erick Thohir Bandingkan Aplikasi MyPertamina dan PeduliLindungi

Ketika Erick Thohir Bandingkan Aplikasi MyPertamina dan PeduliLindungi

Whats New
Sudah Ditegur, Tiga Pemuda yang 'Ngobrol' di KRL Diturunkan Paksa

Sudah Ditegur, Tiga Pemuda yang "Ngobrol" di KRL Diturunkan Paksa

Whats New
Setelah Terkoreksi 6 Hari Berturut-turut, IHSG Akhirnya Ditutup Menguat

Setelah Terkoreksi 6 Hari Berturut-turut, IHSG Akhirnya Ditutup Menguat

Whats New
Erick Thohir Sebut Emirates dan Etihad Jadi Calon Investor Garuda Indonesia

Erick Thohir Sebut Emirates dan Etihad Jadi Calon Investor Garuda Indonesia

Whats New
4 Cara Bayar Tagihan Listrik lewat Livin’ by Mandiri hingga ATM

4 Cara Bayar Tagihan Listrik lewat Livin’ by Mandiri hingga ATM

Spend Smart
Bebas Repot, Ini Cara Bayar QRIS Pakai Aplikasi Agi Bank Artha Graha

Bebas Repot, Ini Cara Bayar QRIS Pakai Aplikasi Agi Bank Artha Graha

Whats New
Diterpa Krisis, Stok BBM di Sri Lanka Kurang dari Sehari

Diterpa Krisis, Stok BBM di Sri Lanka Kurang dari Sehari

Whats New
Pandemi Belum Berakhir, Blue Bird Jaga Biaya Operasional Tetap Sehat

Pandemi Belum Berakhir, Blue Bird Jaga Biaya Operasional Tetap Sehat

Whats New
Vaksin Booster Jadi Syarat Perjalanan, PHRI: Perlu Toleransi untuk Anak dan Lansia Komorbid

Vaksin Booster Jadi Syarat Perjalanan, PHRI: Perlu Toleransi untuk Anak dan Lansia Komorbid

Whats New
Percepat Pemulihan Ekonomi, Bank BJB Berencana Ekspansi Kredit hingga Perkuat Layanan Digital

Percepat Pemulihan Ekonomi, Bank BJB Berencana Ekspansi Kredit hingga Perkuat Layanan Digital

Whats New
Cabai Rawit Merah Tembus Rp 113.837 Per Kg, Simak Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Cabai Rawit Merah Tembus Rp 113.837 Per Kg, Simak Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Whats New
Beli Pertalite Pakai MyPertamina Ribet? Ingat, Bisa Daftar Tanpa Ponsel, QR Code Boleh Dicetak, Bayarnya Bisa 'Cash', Baru Berlaku untuk Mobil

Beli Pertalite Pakai MyPertamina Ribet? Ingat, Bisa Daftar Tanpa Ponsel, QR Code Boleh Dicetak, Bayarnya Bisa "Cash", Baru Berlaku untuk Mobil

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.