Maksimalkan Penerimaan Pajak, Ini Saran Dahlan Iskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memprediksi realisasi penerimaan pajak tahun 2015 tidak mencapai target. Hingga akhir 2015, penerimaan pajak hanya berkisar antara 80 hingga 82 persen. Sementara itu, strategi berupa pengampunan pajak atau tax amnesty guna meningkatkan penerimaan pajak dipandang tidak terlalu efektif untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat Indonesia akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan.

Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan memberikan usulan kepada pemerintah untuk menyusun strategi penerimaan pajak yang konkrit. Sehingga, para wajib pajak tidak akan "bandel" akan kewajibannya untuk membayar pajak. "Selama ini ada perasaan kalau bayar pajak, nanti akan masuk ke kas negara, masuk ke birokrasi. Jadi rasanya metode semacam ini tidak terlalu konkrit," kata Dahlan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (16/12/2015).

Dahlan memberi contoh, pemerintah membuat sebuah proyek infrastruktur yang legendaris dan membutuhkan investasi puluhan triliun. Sementara, biaya pembangunan proyek tersebut menggunakan setoran pajak yang dilakukan wajib pajak. "Dikumpulkan oleh pemerintah, lalu? diimplementasikan. Jadi memberikan kebanggaan kepada orang yang mau minta pengampunan pajak dengan membeli aset dalam negeri, mumpung pajak murah semasa pengampunan pajak ini," ujar Dahlan.

Dahlan memandang, target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah diperkirakannya juga tidak akan tercapai. Hal ini disebabkan target penerimaan pajak melonjak tinggi di tengah pertumbuhan ekonomi yang semakin melambat.

Atas dasar itulah, ada usulan untuk pemerintah lebih meningkatkan inovasinya dalam menyadarkan masyarakat secara individu akan pentingnya pajak. Pasalnya, selama ini penerimaan pajak di Indonesia masih didominasi oleh pajak perusahaan.

Dirjen Pajak mengestimasi penerimaan pajak hanya 80 hingga 82 persen pada akhir tahun 2015 ini. Hingga 22 November 2015, realisasi pajak sekitar Rp 828,93 triliun, atau baru 64 persen dari total target yang terpancang pada APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294 triliun.