Utang Pemerintah hingga Penyaluran Dana Desa Menjadi Catatan bagi Pemerintahan Jokowi-JK

Salah satu yang mendapat sorotan adalah persoalan utang negara. Menurut Enny utang negara periode Januari - November 2015 bertambah Rp 466 triliun atau naik sebesar 17,86 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Realisasi utang ini mengalami pembengkakan hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2014 yang meningkat 9,82 persen atau sebesar Rp 233, 28 triliun," katanya, Rabu (30/12/2015).

Realisasi penerimaan perpajakan mengalami shortfall. Realisasi perpajakan hingga akhir November tercatat hanya mencapai 68,2 persen atau sebesar Rp 1.015,6 triliun.

Jumlah ini jauh merosot dibandingkan dengan tahun sebelumnya di periode yang sama yang mencapai 80,2 persen atau Rp 1.246,1 triliun. Menurut Enny hal ini mengakibatkan tax ratio terhadap PDB per kuartal III 2015 hanya 9,3 persen.

Hal lainnya adalah  program penyaluran dana ke desa yang tidak berjalan optimal. Hingga 18 Desember 2015 setidaknya masih terdapat 117 kabupaten dan kota yang belum menyerahkan laporan penyaluran dana desa tahap I dan II.

"Akibatnya penyaluran dana tahap ke 3 tertunda," ujar dia.

Selain itu, hingga September penyaluran dana dari kabupaten ke desa baru mencapai Rp 3,3 triliun rupiah atau baru 20 persen dari target.

"Masalah teknis administrasi menjadi salah satu jambatan penyaluran dana desa," tutur Enny.