Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akhir 2015, Utang Pemerintah Capai Rp 3.089 Triliun

Kompas.com - 10/01/2016, 23:48 WIB
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Utang di era pemerintahan Presiden Jokowi hingga akhir 2015 mencapai Rp 3.089 triliun setara 223,2 miliar dollar AS dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) 27 persen.

Pada 2014 utang pemerintah mencapai Rp 2.608 triliun atau setara dengan 209,7 dollar AS dan rasio terhadap PDB 24,7 persen.

Meski demikian, secara rasio kondisi tahun 2015 ini lebih rendah dibanding tahun 1998. Kala itu, rasio utang pemerintah terhadap PDB mencapai 57,7 persen, sedangkan nilainya sebesar Rp 551,4 triliun atau setara dengan 68,7 miliar dollar AS.

Rasio utang pemerintah terhadap PDB tahun 2015 ini jauh dibawah maksimal yang ditetapkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebesar 60 persen.

Pembiayaan utang pada 2015 mencapai Rp 382,3 triliun ekuivalen dengan 27,6 miliar dolar AS. Tambahan utang neto itu tumbuh 50,9 persen dibanding tambahan utang neto tahun 2014 yang sebesar Rp 253,2 triliun.

Kementerian Keuangan menyebutkan pertumbuhan utang itu sejalan dengan peningkatan di berbagai pos belanja infrastruktur antara lain pertumbuhan belanja modal Kementerian/Lembaga (K/L) 45 persen, pertumbuhan DAK 71,9 persen, pertumbuhan PMN 1200 persen dan alokasi baru Dana Desa.

Sedangkan itu untuk realisasi belanja negara akhir 2015 sebesar Rp 1.810 triliun.

Jumlah utang tersebut dipergunakan untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 724,3 triliun. Belanja Non K/L sebesar Rp 462,7 triliun, transfer ke daerah dan dana desa Rp 623 triliun.

Selain itu terdapat pengeluaran pembiayaan untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 70,4 triliun. Realisasi belanja negara dan pengeluaran PMN itu selain dibiayai dengan pembiayaan utang Rp382,3 triliun juga dibiayai dengan pendapatan negara Rp 1.491,5 triliun.

Kementerian Keuangan menyatakan Pemerintah tetap menjaga risiko utang 2015 tetap terkendali.

Tercermin dari indikator risiko utang antara lain rata-rata jatuh tempo utang yang cukup panjang yaitu 9,7 tahun, merupakan jangka waktu yang sangat aman.

Porsi utang dalam mata uang rupiah meningkat hingga mencapai 56,2 persen dari total utang sehingga menurunkan risiko terhadap perubahan kurs. Porsi utang dengan tingkat bunga tetap (fixed rate) sebesar 86,2 persen dari total utang, sehingga relatif aman terhadap perubahan tingkat bunga global.

Ekonom Universitas Sam Ratulangi Agus Tony Poputra mengungkapkan kondisi utang pemerintah karena kondisi ekonomi dan sosial serta fokus kebijakan yang berbeda dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

Dia mencontohkan dengan uang Rp 1 juta saat era Presiden Soeharto dapat memperoleh banyak barang dan jasa. Namun seiring terjadinya inflasi dari tahun ke tahun, daya beli uang menurun drastik sehingga jumlah yang sama saat ini hanya memperoleh sedikit barang dan dan jasa.

"Dengan demikian, kebutuhan belanja tidak besar," kata Agus di Jakarta, Sabtu (9/1/2016).

Selain itu saat ini kondisi ekonomi global yang melemah.

Dia menambahkan besarnya utang juga digunakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur, program kemiskinan, serta dana desa, perlu diapresiasi.

Dari aspek infrastruktur, pemerintah saat ini giat membangun jalan, bendungan, pembangkit listrik. Menurut Agus, ini merupakan rekor pembangunan infrastruktur dalam 1 tahun pemerintahan dalam sejarah Indonesia, namun kurang terpublikasi.

"Program-program ini membutuhkan dana yang besar. Sayangnya pada saat bersamaan, pertumbuhan pendapatan pemerintah melemah sebagai dampak perlambatan ekonomi nasional dan global," tambah dia.

Agus mengatakan hal tersebut menimbulkan kesenjangan antara pendapatan dan belanja pemerintah. Untuk menutup kesenjangan tersebut maka utang merupakan jalan keluarnya.

Sepanjang dapat dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan-kegiatan produktif lainnya, maka utang tersebut tidak perlu dikhawatirkan.

Dengan kata lain, persoalan utang tidak bisa dilihat secara parsial, melainkan harus dikaji juga hasil dari pemanfaatan utang tersebut.

"Hal ini membutuhkan pengawasan yang ketat atas penggunaan dana utang," ucap dia. (Sylke Febrina Laucereno)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Dapat Diskon 10 Persen Tiket Kereta Api, Khusus Dosen dan Tenaga Pendidik UI

Cara Dapat Diskon 10 Persen Tiket Kereta Api, Khusus Dosen dan Tenaga Pendidik UI

Whats New
Tahun Ini Seleksi CPNS dan PPPK Kembali Dibuka, Simak Formasi yang Dibutuhkan

Tahun Ini Seleksi CPNS dan PPPK Kembali Dibuka, Simak Formasi yang Dibutuhkan

Work Smart
Turun Rp 2.000 Per Gram, Simak Harga Emas Antam Hari Ini

Turun Rp 2.000 Per Gram, Simak Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kg

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
IFG Bikin RBC Jasindo dari Minus Menjadi 137,21 Persen, Ini yang Dilakukan

IFG Bikin RBC Jasindo dari Minus Menjadi 137,21 Persen, Ini yang Dilakukan

Whats New
Gandeng MRT Jakarta, BCA Digital Berikan Promo 'Cashback' 100 Persen

Gandeng MRT Jakarta, BCA Digital Berikan Promo "Cashback" 100 Persen

Spend Smart
Limit Transfer Sesama BRI via ATM, BRImo, dan Internet Banking

Limit Transfer Sesama BRI via ATM, BRImo, dan Internet Banking

Spend Smart
7 Tahun Beroperasi di Indonesia, JD.ID Tutup 31 Maret 2023

7 Tahun Beroperasi di Indonesia, JD.ID Tutup 31 Maret 2023

Whats New
Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Whats New
Ingin Validasi NIK-NPWP atau Lapor SPT, tapi Lupa Sandi Akun DJP Online? Ini Solusinya

Ingin Validasi NIK-NPWP atau Lapor SPT, tapi Lupa Sandi Akun DJP Online? Ini Solusinya

Whats New
Mampukah IHSG Hari Ini Bangkit? Simak Analisisnya

Mampukah IHSG Hari Ini Bangkit? Simak Analisisnya

Whats New
10 Saham Ini Paling Banyak Diborong Asing Kemarin

10 Saham Ini Paling Banyak Diborong Asing Kemarin

Whats New
Aturan Baru PPh Final 0,5 Persen bagi UMKM di PP Nomor 55 Tahun 2022

Aturan Baru PPh Final 0,5 Persen bagi UMKM di PP Nomor 55 Tahun 2022

Whats New
Cara Beli Tiket Kereta Panoramic, Rute Gambir-Bandung PP dan Gambir-Surabaya Gubeng PP

Cara Beli Tiket Kereta Panoramic, Rute Gambir-Bandung PP dan Gambir-Surabaya Gubeng PP

Whats New
[POPULER MONEY] Klarifikasi Menpan-RB soal Rp 500 Triliun Pemborosan Anggaran Kemiskinan | JD.ID Tutup

[POPULER MONEY] Klarifikasi Menpan-RB soal Rp 500 Triliun Pemborosan Anggaran Kemiskinan | JD.ID Tutup

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+