Kompas.com - 11/01/2016, 15:00 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers di Kantor KPP, Senin (7/12/2015). KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWANMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers di Kantor KPP, Senin (7/12/2015).
|
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 9 kapal perikanan eks China dilarikan oleh sejumlah anak buah kapal (ABK) berkewarganegaraan China dari Pelabuhan Pomako, Timika, Papua.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pun menyatakan pemerintah melalui Satgas 115 akan mengusut kasus tersebut.

Kapal yang memiliki bobot mati rata-rata 300 GT tersebut diketahui dilarikan pada 30 Desember 2015 lalu.

Informasi berawal dari laporan tertulis Direksi perusahaan grup Minatama yang diterima kepolisian, Satker PSDKP KPP, dan Lanal TNI AL Timika pada 4 Januari 2016 lalu. 9 kapal tersebut membawa 39 orang ABK asal China, yang mana 8 orang di antaranya telah ditugaskan menjaga kapal-kapal itu.

"31 orang lainnya baru didatangkan dari China ke Timika pada 22 dan 24 Desember 2015. Menurut pengakuan perusahaan, 31 ABK itu dibutuhkan untuk mengisi posisi ABK China yang telah pulang ke negara asalnya," kata Susi di kantornya, Senin (11/1/2016).

Tim Satgas 115 berdasarkan Surat Perintah Menteri Kelautan dan Perikanan melakukan penyelidikan pada 5 sampai 8 Januari 2016 dengan meminta keterangan dari Satuan Kerja PSDKP Timika, Lanal TNI AL, Kantor Wilayah Imigrasi, Syahbandar, dan pimpinan serta pegawai perusahaan di Timika.

Temuan Satgas 115 antara lain pihak perusahaan dengan sengaja memasukkan 31 orang ABK asal China tanpa prosedur perizinan yang benar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, pengawasan atas kapal-kapal eks asing di Timika tidak dilakukan optimal.

Hasil pantauan Automatic Identification System oleh Australia Border Force, posisi 8 dari 9 kapal itu pada 10 Januari 2016 pukul 12.00 terdeteksi di perairan Papua Nugini, tepatnya di sebelah pulau Manus dan sebelah utara dataran utama Papua Nugini.

Diduga, kapal-kapal itu tengah menuju China melalui Laut China Selatan bagian Filipina dan akan melewati perairan internasional di atas pulau Biak dan Maluku Utara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi (Anev) Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF), kapal-kapal itu melakukan pelanggaran hukum. Setidaknya ada 9 pelanggaran yang dilakukan, termasuk mempekerjakan ABK asing, berbendera ganda, dan izinnya sudah kedaluwarsa.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.