Karyawan Bergaji Rp 7 Juta ke Bawah Bisa Beli Rusun Bebas PPN

Kompas.com - 12/01/2016, 10:46 WIB
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Anda yang ingin membeli apartemen atau rumah susun milik (rusunami), ada baiknya menyimak informasi ini. Pemerintah menaikkan harga jual rumah susun yang berhak menikmati fasilitas bebas dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berlaku mulai 8 Januari 2016, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 269/PMK.10/2015 menyebut rusun dengan harga jual hingga Rp 250 juta dibebaskan dari PPN. Naik dari pagu di aturan lama yakni maksimal Rp 144 juta.

Selain harga, ada juga batasan luas. Rusun yang dibebaskan dari PPN haruslah memiliki luas hunian sekitar 21 meter persegi (m²) sampai 36 m² .

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Mekar Satria Utama menjelaskan, aturan itu masuk dalam program pembangunan perumahan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pemerintah berharap, aturan itu bisa memperlancar pasokan rumah untuk masyarakat menengah ke bawah.

Pembebasan PPN akan membuat masyarakat bisa mendapatkan harga lebih murah sehingga permintaan naik dan pengembang bergairah membangun rusun sederhana.

Agar program itu tak meleset dari sasaran, pemerintah memasang sejumlah syarat. Diantaranya: membatasi penghasilan calon pembeli rusunami hingga Rp 7 per bulan. Angka itu lebih tinggi daripada aturan sebelumnya, yaitu Rp 4,5 juta per bulan.

Selain itu, "Rusun harus dipakai sendiri, tak boleh berpindah tangan. Kalau disewa, itu berbeda. Kalau dipindahtangankan itu untuk bisnis atau spekulasi," ujarnya.

Meski potensi penerimaan PPN akan hilang dari pembebasan itu, namun pajak nampaknya tak risau. Apalagi hitungan pajak, PPN yang hilang kecil yakni maksimal Rp 25 juta per rumah.

Bagi pengembang, kabar ini jelas kabar yang menggembirakan. Upaya mereka agar pemerintah menaikkan harga rumah susun bersubsidi akhirnya berhasil.

Ketua Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo yakin, pelonggaran ini akan mendongkrak permintaan rusun.

"Program ini tak akan dimanfaatkan orang kaya dan spekulan karena ada aturan jelas, " ujarnya

Namun Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, batasan penghasilan pembeli rusun bersubsidi yang ditetapkan pemerintah masih terlalu rendah. Apalagi, "Jika dibandingkan dengan tingkat penghasilan saat ini," ujar dia. (Adinda Ade Mustami/Asep Munazat Zatnika)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber KONTAN
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berapa Gaji PPPK Guru dan Tunjangannya Setiap Bulan?

Berapa Gaji PPPK Guru dan Tunjangannya Setiap Bulan?

Work Smart
Cara Mencari Kantor BPJS Ketenagakerjaan Terdekat dengan Mudah

Cara Mencari Kantor BPJS Ketenagakerjaan Terdekat dengan Mudah

Whats New
Pefindo Sematkan Peringkat idAAA Untuk Mitratel

Pefindo Sematkan Peringkat idAAA Untuk Mitratel

Rilis
Tingkat Pengangguran 18 Persen, Google Indonesia Siapkan Beasiswa Data Analis untuk 10.000 Orang

Tingkat Pengangguran 18 Persen, Google Indonesia Siapkan Beasiswa Data Analis untuk 10.000 Orang

Work Smart
Bos Semen Indonesia Sebut Proyek IKN Nusantara Berpotensi Serap 21 Juta Ton Semen

Bos Semen Indonesia Sebut Proyek IKN Nusantara Berpotensi Serap 21 Juta Ton Semen

Whats New
PTBA Tebar Dividen Senilai Rp 7,9 Triliun, 100 Persen dari Laba Bersih di 2021

PTBA Tebar Dividen Senilai Rp 7,9 Triliun, 100 Persen dari Laba Bersih di 2021

Whats New
Syarat dan Cara Gadai Emas di Pegadaian dengan Mudah

Syarat dan Cara Gadai Emas di Pegadaian dengan Mudah

Earn Smart
Bahas Revisi UU LLAJ, YLKI Usulkan Pemerintah Pungut Dana Preservasi Jalan Ke Kendaraan Pribadi

Bahas Revisi UU LLAJ, YLKI Usulkan Pemerintah Pungut Dana Preservasi Jalan Ke Kendaraan Pribadi

Whats New
Status Ojol Tak Perlu Dilegalkan, INSTRAN: Ojol Hanya Sementara hingga Transportasi Umum Membaik

Status Ojol Tak Perlu Dilegalkan, INSTRAN: Ojol Hanya Sementara hingga Transportasi Umum Membaik

Whats New
DPR Sahkan UU PPP, Buruh Ancam Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa

DPR Sahkan UU PPP, Buruh Ancam Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa

Whats New
Bisakah Luhut Atasi Permasalahan Minyak Goreng di RI dalam 2 Minggu?

Bisakah Luhut Atasi Permasalahan Minyak Goreng di RI dalam 2 Minggu?

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Buka 5 Lowongan Kerja untuk D-3 dan S-1, Ini Posisi yang Dicari

Anak Usaha Kimia Farma Buka 5 Lowongan Kerja untuk D-3 dan S-1, Ini Posisi yang Dicari

Work Smart
Cek Tingkat Imbalan 6 Seri Sukuk Negara yang Dilelang Pekan Depan

Cek Tingkat Imbalan 6 Seri Sukuk Negara yang Dilelang Pekan Depan

Earn Smart
Bahlil: Ekspor Listrik Dilarang, Sebentar Lagi Kami akan Buat Aturannya

Bahlil: Ekspor Listrik Dilarang, Sebentar Lagi Kami akan Buat Aturannya

Whats New
IKN Ditawarkan Dalam Pertemuan WEF, Bahlil: Kalau Minat Investasi Ada, Tapi Eksekusinya Belum

IKN Ditawarkan Dalam Pertemuan WEF, Bahlil: Kalau Minat Investasi Ada, Tapi Eksekusinya Belum

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.