Mundurnya Maroef Tak Akan Pengaruhi Proses Divestasi Freeport

Kompas.com - 19/01/2016, 16:45 WIB
Areal tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Grasberg, Timika, Papua, tampak sepi, Kamis (24/11/2011). Manajemen PT Freeport Indonesia menghentikan aktivitas produksi menyusul aksi penjarahan dan perusakan pipa konsentrat yang terjadi sejak akhir Oktober hingga pertengahan November ini. KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTOAreal tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Grasberg, Timika, Papua, tampak sepi, Kamis (24/11/2011). Manajemen PT Freeport Indonesia menghentikan aktivitas produksi menyusul aksi penjarahan dan perusakan pipa konsentrat yang terjadi sejak akhir Oktober hingga pertengahan November ini.
|
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com – Mundurnya Maroef Sjamsoeddin, Senin (18/1/2016) diyakini tak akan memengaruhi proses divestasi yang saat ini sedang berjalan. Apalagi kini PT Freeport Indonesia telah memiliki Presiden Direktur ad interim, Robert C Schroeder.

“Saya kira pengunduran diri Pak Maroef tidak akan memengaruhi proses divestasi,” kata Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara, dihubungi Kompas.com, di Jakarta, Selasa (19/1/2016).

Soal divestasi itu, Marwan malah berpendapat sebaiknya pemerintah menyatakan tidak akan membeli saham yang ditawarkan.

Memang benar, kata dia, sesuai perjanjian Kontrak Karya, PT Freeport Indonesia wajib melakukan penawaran saham dilepas.

“Tapi tidak juga kalau ada saham divestasi, pemerintah itu wajib beli. Kita kan membeli berdasarkan mana yang paling menguntungkan buat Indonesia. Untung enggak beli?” kata dia lagi.

Lebih lanjut dia bilang, apabila membeli saham divestasi yang kabarnya ditawarkan sampai 1,7 miliar dollar AS itu tidak menguntungkan, pemerintah masih punya opsi lain.

“Ada opsi 2021 itu nanti kontraknya berakhir. Ya sudah, tunggu 2021 saja,” kata Marwan.

Nantinya, pada tahun tersebut pemerintah tinggal mengambil alih pengelolaan wilayah pertambangan Freeport Indonesia berdasarkan nilai bukunya. Hal ini, kata Marwan, sama seperti perlakukan terhadap Blok Mahakam dan Inalum.

Marwan mengakui, tadinya memang dia berpendapat lebih baik pengambialihan saham dilakukan oleh pemerintah ataupun BUMN, dan bukan melalui market. Akan tetapi dalam perkembangan ekonomi dan politik, sambung Marwan, opsi menunggu kontrak berakhir pada 2021 makin menguat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.