Penawaran Divestasi Freeport Dinilai Tidak Sah

Kompas.com - 19/01/2016, 20:08 WIB
Memo pengunduran diri Maroef Syamsoeddin sebagai Presdir PT Freeport Indonesia KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIMemo pengunduran diri Maroef Syamsoeddin sebagai Presdir PT Freeport Indonesia
|
EditorJosephus Primus

JAKARTA, KOMPAS.com – Penawaran divestasi saham PT Freeport Indonesia yang sebesar 1,7 miliar dollar AS, dinilai tidak sah. Sebab, sesuai dengan perjanjian dalam kontrak karya (KK), surat penawaran seharusnya ditandatangani dan disampaikan oleh CEO Freeport Indonesia. "Surat penawaran divestasi menurut KK itu harusnya ditandatangani dan ditawarkan oleh CEO PT Freeport Indonesia. Yang terjadi sekarang surat itu datangnya dari Amerika, dari FCX. Kan sudah menyalahi KK," kata Direktur Eksekutif IRESS, Marwam Batubara kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (19/1/2016).

Menurut Marwan, lantaran alasan itulah penawaran divestasi saham yang disampaikan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pekan lalu, tidak sah. Mestinya, PT Freeport Indonesia mengajukan penawaran ulang. Atau kata dia, pemerintah kembali mendesak PT Freeport Indonesia untuk memberikan penawaran sesuai dasar hukumnya.

Marwan juga membenarkan, ketika dikonfirmasi, sebaiknya Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono terbuka kepada publik perihal penawaran ini.

Sayangnya, ketika dikonfirmasi, Bambang tidak memberikan tanggapan sedikit pun. "Ada satu hal yang mungkin perlu disampaikan ke masyarakat, bahwa di dalam KK ada ketentuan, kalau bicara pengalihan atau jual-beli saham, rujukannya adalah pasal tentang replacement value," sambung Marwan.

"Jadi kalau kita mau beli, kita membayarkan sesuai dengan berapa yang dia belanjakan selama ini. Tidak ada sifatnya yang spekulatif di pasar," jelas Marwan.

Namun, kata Marwan, dalam perkembangannya, prinsip ini diubah oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi fair value. "Dan ini sekarang sedang diributkan oleh tim, karena dalam KK itu prinsipnya adalah replacement value. Jadi, sudah ada moral hazard juga di sini," ucap Marwan.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno menyampaikan, penawaran yang diajukan ke pemerintah sebesar 1,7 miliar dollar AS terlalu tinggi. "Saya juga belum mengetahui nilai itu didasari apa, apakah replacement value, atau book value assets, ataukah dihitung dari cadangan tembaga dan emasnya," ujar Rini di kantor Kementerian BUMN, Selasa.

Pasalnya, lanjut Rini, harga komoditas tembaga di pasar dunia saat ini sedang jatuh. Jika penawaran didasarkan pada cadangan tembaga, valuasi sebesar 1,7 miliar dollar AS dinilai kemahalan. "Kami minta masukan dari Danareksa dan dari Mandiri Sekuritas sebetulnya nilainya bagaimana. Memang kalau yang ditawarkan itu menurut kami terlalu tinggi," ucap Rini.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.