Kompas.com - 21/01/2016, 07:53 WIB
Proses flotasi atau pengapungan mineral tambang, seperti tembaga, emas, dan perak. Proses itu dilakukan untuk memperoleh konsentrat yang terdiri dari tembaga, emas, dan perak. Konsentrat itu kemudian dialirkan ke Pelabuhan Amamapare, dikeringkan, dan kemudian dikirim ke pabrik-pabrik pengecoran. KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTOProses flotasi atau pengapungan mineral tambang, seperti tembaga, emas, dan perak. Proses itu dilakukan untuk memperoleh konsentrat yang terdiri dari tembaga, emas, dan perak. Konsentrat itu kemudian dialirkan ke Pelabuhan Amamapare, dikeringkan, dan kemudian dikirim ke pabrik-pabrik pengecoran.
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VII DPR RI menyoroti lambannya pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian konsentrat (smelter) oleh Freeport Indonesia.

Padahal sejak 2014 lalu, perusahaan tambang terbesar di Indonesia itu sepakat untuk membangunnya.

Sorotan itu tertuang dalam kesimpulan rapat dengar pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan Direktur Jenderal Mineral Batubara Bambang Gatot, Freeport dan beberapa perusahaan lainya.

"Meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM menyampaikan secara detail progress pembangunan smelter PT Freeport Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi VII Satya Widya Yudha membacakan kesimpulan rapat, Jakarta, Rabu (20/1/2016) malam.

Saat ini perkembangan pembangungan smelter di Gresik, Jawa Timur itu hanya 11,5 persen. Alasannya lantaran penandatanganan engineering procurement construction (EPC) baru dilakukan pada 2015 lalu.

Freeport sendiri mengatakan bahwa pembangunan smelter bisa dimulai pertengahan tahun 2016 ini. Saat ini sebagian lahannya sudah siap.

"Kami sudah Amdal expose. Akhir Juli tahun ini bisa groundbreaking," kata Direktur Freeport Indonesia Clementino Lamury.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berdasarkan Pasal 103 ayat 1 UU no 4 tahun 2009 tentang Mineral Batubara (minerba) menyebutkan, Pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.

Pasal ini kemudian dipertegas dengan kewajiban melakukan pemurnian dan pengolahan selambat-lambatnya tahun 2014 atau 5 tahun setelah UU Minerba diundangkan.

Freeport sudah diwajibkan membuat smelter di Gresik Jawa Timur. Pemerintah pun memberikan tenggat waktu sampai 2017.

Selain di Gresik, perusahaan tambang yang menginduk kepada Freeport McMoran itu juga diminta membuat smelter di Papua.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.