Kompas.com - 22/01/2016, 19:21 WIB
|
EditorJosephus Primus

JAKARTA, KOMPAS.com – Masih alotnya pembahasan pengembangan lapangan abadi gas Masela di Laut Arafuru, Maluku, di tingkat rapat kabinet terbatas, dipahami pengamat ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri sebagai hal yang wajar. Wajar, kata Faisal, lantaran tarik-ulur onshore atau offshore dalam pengembangan Masela hanyalah persoalan kepentingan. “Jadi para pihak ini (baik yang usulkan onshore ataupun offshore) punya kepentingan semua. Intinya bukan nasionalisme atau bukan. Tapi siapa dapat apa?” kata Faisal ditemui di kantor PLN, Jakarta, Jumat (22/1/2016).

Mantan Ketua Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas itu pun berharap Presiden Jokowi mendapatkan informasi yang cukup sebelum memutuskan. Faisal melihat, tekanan-tekanan terhadap Presiden dalam pengambilan keputusan terkait Masela makin hari makin berat.

Menurut Faisal, pada prinsipnya investor Blok Masela menginginkan nilai pengembalian investasi dari proyek ini mencapai 12 persen, entah dibangun di darat (onshore) ataupun di laut atau floating (offshore). Apabila dibangun di darat, sejauh informasi yang diperoleh, bagi hasil (split) antara pemerintah dan investor adalah 70 persen dan 30 persen. “Sekarang muncul onshore. Tapi investor tetap minta imbal balik 12 persen. Tapi harus membangun pipa 800 kilometer. Perusahaan pipanya siapa? Dia lagi kan?” kata Faisal dengan suara meninggi, tanpa menjelaskan "dia" yang dirujuk.

Faisal bahkan mengatakan, apabila benar dikerjakan di darat, proyek ini adalah proyek pipa terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Keuntungan yang begitu besar, kata Faisal, telah menunggu mereka yang berkepentingan dengan proyek ini. “Nah urut (saja) orang-orang yang ngomong tentang onshore itu siapa yang ada korelasinya dengan si pabrik pipa ini,” ucap dia.

Selain perlu ongkos lebih untuk pembangunan pipa, pengembangan Masela di darat memerlukan lahan yang luasnya mencapai 600 hektare (ha). Faisal bilang, pengembangan offshore yang membutuhkan lahan 40 ha saja sangat sulit terpenuhi, apalagi 600 ha. “Dan Anda tunjukkan di situ siapa penguasa-penguasa tanah yang udah ada sekarang,” sambung Faisal.

Dia menambahkan, dengan makin besarnya ongkos jika proyek ini dikembangkan secara onshore, praktis investor tidak mau keuntungannya tergerus. Dia khawatir, split berubah. Jika tadinya secara offshore bagian pemerintah 70 persen, dan bagian investor 30 persen. Bisa jadi secara onshore, bagian pemerintah menjadi 20 persen, dan bagian investor 80 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringati HUT Ke-57, Telkom Gencarkan 3 Misi untuk Wujudkan Indonesia Maju

Peringati HUT Ke-57, Telkom Gencarkan 3 Misi untuk Wujudkan Indonesia Maju

Rilis
Pangkas Emisi, Freeport Bakal Manfaatkan LNG

Pangkas Emisi, Freeport Bakal Manfaatkan LNG

Whats New
Tren Penumpang Tinggi, KRL Commuter Line Operasikan 1.081 Perjalanan

Tren Penumpang Tinggi, KRL Commuter Line Operasikan 1.081 Perjalanan

Rilis
Luhut Peringatkan Pemda: Kalau Ada Perkebunan Kasih Pelicin, Jangan Terima!

Luhut Peringatkan Pemda: Kalau Ada Perkebunan Kasih Pelicin, Jangan Terima!

Whats New
Cadangan Devisa Naik, IHSG dan Rupiah Siang Menguat

Cadangan Devisa Naik, IHSG dan Rupiah Siang Menguat

Whats New
Rupiah Sempat Tembus 15.000, Pengusaha: Mengkhawatirkan Kami, Kalau Berlanjut Bisa Alami Krisis Arus Kas

Rupiah Sempat Tembus 15.000, Pengusaha: Mengkhawatirkan Kami, Kalau Berlanjut Bisa Alami Krisis Arus Kas

Whats New
Penyebab Cadangan Devisa Indonesia Naik Jadi 136,4 Miliar Dollar AS pada Juni 2022

Penyebab Cadangan Devisa Indonesia Naik Jadi 136,4 Miliar Dollar AS pada Juni 2022

Whats New
Ungkap Kendala Proyek LRT Jabodebek, Dirut PT KAI: Desainnya Sudah Enggak Benar dari Awal...

Ungkap Kendala Proyek LRT Jabodebek, Dirut PT KAI: Desainnya Sudah Enggak Benar dari Awal...

Whats New
LPS: Peran Investor Ritel Penting untuk Meredam Tekanan Ekonomi Global

LPS: Peran Investor Ritel Penting untuk Meredam Tekanan Ekonomi Global

Whats New
Survei Populix: Masyarakat Indonesia Cenderung Gunakan Mobile Banking ketimbang E-wallet dan Digital Banking

Survei Populix: Masyarakat Indonesia Cenderung Gunakan Mobile Banking ketimbang E-wallet dan Digital Banking

Whats New
Bank Sentral Malaysia Kerek Suku Bunga Acuan 25 Basis Poin

Bank Sentral Malaysia Kerek Suku Bunga Acuan 25 Basis Poin

Whats New
Simak Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Simak Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Whats New
Hadir di Pekalongan, Shopee Center Jadi Harapan UMKM Lokal Tingkatkan Pemasaran

Hadir di Pekalongan, Shopee Center Jadi Harapan UMKM Lokal Tingkatkan Pemasaran

Whats New
Bitcoin hingga Doge Menguat, Simak Harga Kripto Hari Ini

Bitcoin hingga Doge Menguat, Simak Harga Kripto Hari Ini

Spend Smart
8 Cara Beli Tiket Bioskop Online dengan Mudah Tanpa Antre

8 Cara Beli Tiket Bioskop Online dengan Mudah Tanpa Antre

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.