Kompas.com - 26/01/2016, 08:32 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Tawaran harga saham divestasi Freeport Indonesia 10,64 persen seharga 1,7 miliar dollar AS terus menjadi polemik. Lantaran tawarannya kelewat mahal, banyak yang menyarankan agar pemerintah membeli langsung saham sang induk Freeport-McMoRan Inc. yang kini murah.

Anggota DPR Komisi VII Ramson Siagian saat rapat dengan pendapat dengan Menteri ESDM Sudirman Said, Senin (25/1/2016) menyebut, dengan uang 1,7 miliar dollar AS, Pemerintah Indonesia bisa mengantongi saham Freeport-McMoRan Inc sekitar 40 persen, hampir mayoritas.

Merujuk harga saham Freeport McMoran, Jumat (22/1/2016) pekan lalu, kapitalisasi saham Freeport McMoran di New York Stock Exchange hanya 4,55 miliar dollar AS. (baca juga: Terlilit Utang, Harga Saham Freeport Terus Melorot)

Ia menilai tawaran Freeport Indonesia seharga 1,7 miliar dollar AS setara dengan kapitalisasi sebesar 16,2 miliar dollar AS .

"Freeport McMoran di Amerika Serikat mengalami penurunan harga saham begitu tajam, market value Freeport Mcmoran anjlok," ujarnya, Senin (25/1/2016).

Harga saham FCX (22/1/2016) hanya 3,9 dolla AS per saham. Ramson memaparkan, jika Pemerintah Indonesia bisa menguasai 40 persen saham Freeport McMoran, otomatis pemerintah bisa mengatur saham Freeport Indonesia.

"Dengan 40 persen  semua keputusan strategis bisa dipengaruhi pemegang saham," ungkapnya.

Hanya saja, hal yang membuat saham FCX masih bertengger di kisaran 3,9 dollar AS per saham lantaran saat itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said berjanji untuk memperpanjang kontrak Freeport Indonesia sampai 2041 melalui surat yang ia kirim langsung ke Freeport McMoran.

"Reaksi publik termasuk Rizal Ramli menyerang Menteri ESDM, pengaruh di market harga saham Freeport McMoran seharusnya bisa menurun drastis, apalagi ada penolakan publik dan pengamat," tandasnya.

Menanggapi ini, Menteri ESDM Sudirman Said mengaku, harga saham Freeport McMoran memang lebih murah dibandingkan dengan harga saham Freeport Indonesia. Sayangnya Peraturan Pemerintah (PP) tidak mengatur mengenai pembelian induk usaha.

Halaman:
Sumber KONTAN


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.