Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bea Cukai Belum Bisa Pastikan Ada Sapi Impor yang Kena PPN

Kompas.com - 26/01/2016, 20:40 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum bisa memastikan ada tidaknya sapi impor dari Australia yang sudah dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen. Kebijakan tersebut sedianya sudah diberlakukan pada 8 Januari 2016, meski kemudian dibatalkan.

Namun begitu, Kementerian Perdagangan, dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri telah mengeluarkan izin impor sapi bakalan sebanyak 198.000 ekor, pada 12 Januari 2016. “Belum kita cek datanya apakah sudah dipungut belum,” kata Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai DJBC Sugeng Aprianto, Selasa (26/1/2016).

Dia bilang, pada prinsipnya pengurusan pabean tidak hanya berkaitan dengan kewajiban fiskal bea dan cukai, melainkan juga pajak-pajak impor. Oleh karena itu, dia bilang pihaknya harus mengecek terlebih dahulu, apakah sudah ada sapi impor yang masuk dan dikenai PPN 10 persen.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (APIDI) Thomas Sembiring mengatakan, meskipun kebijakan PPN 10 persen atas sapi impor telah dibatalkan, pedagang telanjur membeli barang dengan harga plus PPN, pasca-pemberlakuan tanggal 8 Januari 2016.

Inilah yang ditengarai Thomas menyebabkan harga daging sapi di tingkat konsumen di beberapa pasar masih tinggi. Dikonfirmasi Kompas.com, Selasa sore, Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (Apfindo) Johny Liano memastikan tidak ada penurunan pasokan dari penggemukan ke rumah potong hewan atau pedagang besar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

IHSG Ditutup Naik 0,24 Persen, Rupiah Lanjutkan Penguatan

IHSG Ditutup Naik 0,24 Persen, Rupiah Lanjutkan Penguatan

Whats New
Temui Pemda Klungkung, Kemenkop UKM Pastikan Tak Ada Pembatasan Jam Operasional Warung Kelontong

Temui Pemda Klungkung, Kemenkop UKM Pastikan Tak Ada Pembatasan Jam Operasional Warung Kelontong

Whats New
Dongkrak Transaksi Nontunai, Bank DKI Gandeng Komunitas Mini 4WD

Dongkrak Transaksi Nontunai, Bank DKI Gandeng Komunitas Mini 4WD

Whats New
Apakah Gopay Bisa Tarik Tunai?

Apakah Gopay Bisa Tarik Tunai?

Earn Smart
Limit Tarik Tunai BRI Simpedes dan BritAma di ATM

Limit Tarik Tunai BRI Simpedes dan BritAma di ATM

Earn Smart
Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BNI via HP Antiribet

Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BNI via HP Antiribet

Earn Smart
Apakah DANA Bisa Tarik Tunai? Bisa Pakai 5 Cara Ini

Apakah DANA Bisa Tarik Tunai? Bisa Pakai 5 Cara Ini

Whats New
OJK Terbitkan Aturan 'Short Selling', Simak 8 Pokok Pengaturannya

OJK Terbitkan Aturan "Short Selling", Simak 8 Pokok Pengaturannya

Whats New
2 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu Mandiri di ATM Pakai HP

2 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu Mandiri di ATM Pakai HP

Earn Smart
3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BCA Modal HP

3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BCA Modal HP

Spend Smart
Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap di Atas 5 Persen

Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap di Atas 5 Persen

Whats New
Pada Pertemuan Bilateral di Kementan, Indonesia dan Ukraina Sepakati Kerja Sama Bidang Pertanian

Pada Pertemuan Bilateral di Kementan, Indonesia dan Ukraina Sepakati Kerja Sama Bidang Pertanian

Whats New
Semakin Mudah dan Praktis, Bayar PKB dan Iuran Wajib Kini Bisa lewat Bank Mandiri

Semakin Mudah dan Praktis, Bayar PKB dan Iuran Wajib Kini Bisa lewat Bank Mandiri

Whats New
Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Sistem Keuangan RI Masih dalam Kondisi Terjaga

Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Sistem Keuangan RI Masih dalam Kondisi Terjaga

Whats New
Pesan Luhut ke Prabowo: Jangan Bawa Orang-orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintah Anda

Pesan Luhut ke Prabowo: Jangan Bawa Orang-orang "Toxic" ke Dalam Pemerintah Anda

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com