Kompas.com - 27/01/2016, 18:03 WIB
Ilustrasi: Pelayanan kepada nasabah di Bank Permata, Jakarta, Senin (21/5/2012). Bank Permata menawarkan penerbitan obligasi subordinasi berkelanjutan I/2012 sebesar Rp2,5 triliun. Menurut rencana, masa penawaran awal surat utang akan dilakukan pada 22 Mei-5 Juni.
KOMPAS/HERU SRI KUMOROIlustrasi: Pelayanan kepada nasabah di Bank Permata, Jakarta, Senin (21/5/2012). Bank Permata menawarkan penerbitan obligasi subordinasi berkelanjutan I/2012 sebesar Rp2,5 triliun. Menurut rencana, masa penawaran awal surat utang akan dilakukan pada 22 Mei-5 Juni.
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan Tjho Winarto kepada Permata Bank sebesar Rp 32 miliar. Putusan tersebut dibacakan majelis hakim pada Selasa, 26 Januari 2016.

Menurut kuasa hukum Permata Bank, gugatan tersebut tidak mendasar dan tidak kuat landasan hukumnya. "Permata Bank menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatan yang diajukan oleh Tjho Winarto. Hal tersebut mencerminkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp 32 miliar tersebut tidak mendasar dan juga tidak memiliki landasan hukum yang kuat," kata Kuasa Hukum Permata Bank Savitri Kusumawardhani dalam keterangan resmi, Rabu (27/1/2016).

Savitri menyatakan, Permata Bank berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan internet banking. Perseroan pun senantiasa mengingatkan nasabah untuk menjaga kerahasiaan Personal Identification Number (PIN) dan Telephone Identification Number (TIN)-nya serta melakukan perubahan password secara berkala.

Majelis hakim yang mengadili perkara ini telah membacakan putusan yang pada pokoknya adalah menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Tjho Winarto terhadap Permata Bank. Majelis hakim pun menghukum Tjho Winarto membayar biaya perkara atas gugatan yang diajukan.

"Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa terjadinya transaksi pada rekening Tjho Winarto bukanlah merupakan kesalahan dari Permata Bank dan oleh karenanya Permata Bank tidak dapat dimintai pertanggungjawaban," ujar Savitri.

Majelis juga mempertimbangkan bahwa terjadinya perpindahan kartu SIM Tjho Winarto telah mengakibatkan pihak lain dapat mengakses data Tjho melalui suatu perangkat teknologi.

"Atas putusan ini, majelis hakim mempersilakan apabila terdapat pihak yang keberatan atas putusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding," tutur Savitri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.