Kompas.com - 02/02/2016, 12:13 WIB
Ilustrasi. www.shutterstock.comIlustrasi.
|
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Parlemen akan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Meskipun demikian, para pengusaha menolak pengesahan rancangan undang-undang tersebut.

"Kami bersama Kadin dan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia--menolak RUU Tapera," kata Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Menurut Rosan, pengusaha mengapresiasi niat pemerintah untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Akan tetapi, dunia usaha keberatan dengan sumber pendanaan yang berasal dari perusahaan yang akan memberatkan dunia usaha pula.

Selama ini, pelaku usaha dibebankan biaya sebesar 10,24 hingga 11,74 persen dari penghasilan pekerja untuk program jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan serta cadangan pesangon yang berdasarkan penghitungan aktuaria sebesar 8 persen.

Apabila ditambah dengan rata-rata kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dalam 5 tahun terakhir sebesar 14 persen, total beban pengusaha bisa mencapai 35 persen.

"Kalau dalam RUU Tapera, beban 2,5 persen diberikan kepada pekerja dan 0,5 persen kepada penyedia kerja. Nanti ujung-ujungnya 3 persen (dari RUU Tapera) menjadi tanggungan penyedia pekerja," jelas Rosan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.