RUU Tapera Dinilai Tumpang Tindih dengan BPJS Ketenagakerjaan

Menurut kedua pihak itu, RUU Tapera tumpang tindih dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan 30 persen portofolio dana kelolaan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk uang muka perumahan dan subsidi bunga kredit pemilikan rakyat (KPR) bagi pekerja formal dan pekerja mandiri.

Ada sekitar Rp180 triliun dana kelolaan JHT. Dengan demikian, ada alokasi dana sebesar Rp 54 triliun untuk program bantuan tersebut.

Program perumahan BPJS Ketenagakerjaan juga memfasilitasi kredit konstruksi bagi pengembang yang melaksanakan program tersebut.

"Jadi kami melihat bahwa pemerintah niatnya baik, tapi menambah beban yang cukup besar dan menjadikan dunia usaha menjadi kurang kompetitif," kata Rosan di Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, juga menolak adanya pengesahan RUU Tapera. Hariyadi setuju bahwa program payung hukum ini bersifat tumpang tindih dengan program BPJS Ketenagakerjaan.

"Saya tidak tahu siapa inisiatornya. Ini kecerobohan yang berdampak tumpang tindih pada dunia usaha bahwa program BPJS Ketenagakerjaan sudah mencukupi dan bisa dimaksimalkan," ujar Hariyadi.

Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk fokus kepada pekerja non-formal kalau ingin menyediakan program perumahan.

"Kalau mau menyediakan program perumahan, sebaiknya pemerintah konsentrasi kepada pekerja non formal yang bukan (anggota) dari BPJS Ketenagakerjaan," tegas dia.