Giliran TNI AU dan BMKG Menyoal Kereta Cepat

Setelah pro dan kontra atas analisis dampak lingkungan (Amdal) selesai, protes kini datang dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dan Geofisika (BMKG).  

Lewat surat bernomor B/65-09/21/16/Disfaskonau, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna menyampaikan keberatan ke Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmayanto atas pemanfaatan Lapangan Udara Halim Perdanakusuma sebagai salah satu lokasi stasiun proyek kereta cepat.

Lokasi tersebut bisa berdampak negatif bagi pelaksanaan tugas bandara sebagai pangkalan militer.

Agus menyarankan lokasi  stasiun dipindah di tanah TNI AU yang ada di Cipinang Melayu yang punya luas 20 hektare (ha), ketimbang lokasi awal di Halim yang cuma delapan hektare. Namun, untuk bisa memanfaatkan lahan tersebut, Agus minta  kajian lebih lanjut.

Sayangnya, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Madya Dwi Badrmanto tidak bersedia merespon pesan singkat dan panggilan yang dilayangkan Kontan untuk mengonfirmasi isi surat tersebut.

Adapun dari BMKG sejatinya hanya mengingatkan ke pemerintah bahwa lokasi kereta cepat Jakarta-Bandung berdekatan dengan sumber gempa bumi yaitu sesar aktif dan zona subduksi lempeng Samudera Hindia. Alhasil, risiko gempa bisa mengadang proyek  senilai 5,5 miliar dollar AS.

Hermanto Dwiatmoko, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan bilang dalam rekomendasi tersebut, tingkat guncangan gempa bumi yang terjadi di area tersebut, terutama di kilometer 80 sampai 100, bisa menimbulkan dampak signifikan sehingga perlu kajian sesmologi dan ada sistem peringatan dini.

"Ini sudah kami sampaikan kepada mereka (investor kereta cepat)," katanya, rabu (3/2/2016).

Yang lain bisa masuk