Pemerintah Sebenarnya Bisa Cegah PHK oleh Panasonic dan Toshiba

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Ikbal menyayangkan pemerintah yang tidak cepat tanggap untuk menangani penutupan pabrik perusahaan Toshiba dan Panasonic di beberapa daerah di Indonesia.

"Kita menyayangkan penutupan perusahaan tanpa ada usaha atau upaya di awal dari pihak pengusaha dan pemerintah," ujar Ikbal di Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Padahal, sebelum menutup pabriknya, pemerintah bisa meminta Panasonic dan Toshiba mengambil beberapa upaya terlebih dahulu. Misalnya, pihak perusahaan bisa melakukan pengurangan jam kerja dan shift kerja. Menurut Ikbal, pengurangan jam kerja dari 5 hari menjadi 3 hari bisa mengurangi berbagai biaya.

"Biaya tenaga kerja bisa berkurang, biaya transportasi berkurang. Kalau masih kurang, kan bisa merumahkan sebagian karyawan. Jadi tidak langsung tutup," ujar Ikbal.

Walaupun begitu, Ikbal mengapresiasi tindakan Panasonic dan Toshiba yang memberikan pesangon di atas ketentuan normatif. PT. Panasonic memberikan pesangon pada karyawannya yang di-PHK lebih besar 4 kali dari jumlah yang ditetapkan undang-undang.

"Tapi kedepannya, bukan persoalan nilai pesangon. Bagi kami yang lebih penting adalah Job sekuriti, keberlangsungan pekerjaan," pungkas Ikbal.