Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BKPM: Pemerintah Bikin Kebijakan Punya Data, Tidak Asal...

Kompas.com - 12/02/2016, 19:54 WIB
Ramanda Jahansyahtono

Penulis

BANTEN, KOMPAS.com - Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani menegaskan keputusan pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X tentang perubahan Daftar Negatif Investasi (DNI) sudah melalui kajian yang matang.

"Setiap kebijakan dalam paket Kebijakan Ekonomi Jilid X ini memiliki latar belakang dan tujuan yang jelas," ujar Franky di Cilegon Banten, Jumat (12/2/2016).

Franky mencontohkan, kebijakan membuka Industri Farmasi 100 persen untuk asing memiliki latar belakang yang jelas.

Dia menceritakan, sejak tahun 2010 hingga 2014 tidak ada satupun investasi pada industri farmasi.

Dalam kurun waktu tersebut, investor asing hanya boleh memiliki saham perusahaan farmasi nasional sebesar 15 persen.

"Dibuka jadi 100 persen dari hanya 15 persen karena minat investasi tidak ada. Selain itu, beberapa pelaku industri farmasi ngomong tidak mudah mendapatkan partner asing yang mau hanya 15 persen " ujar Franky. 

Contoh lainnya, membolehkan investor asing menguasai 49 persen perusahaan transportasi darat bertujuan untuk menambah armada sehingga meningkatkan konektivitas antar daerah.

"Untuk mendorong dan meningkatkan konektivitas, serta menurunkan biaya logistik. Ketika investor asing masuk, maka  akan meningkatkan jumlah armada," papar Franky.

Kendati demikian, kata Franky, bisnis transportasi tetap dikuasai pengusaha lokal karena mereka menguasai 51 persen saham.

Franky juga menjelaskan mengapa pemerintah memperbolehkan investor asing menguasai 100 persen saham di industri bioskop.

"Jumlah layar di Indonesia cuma 1000-an. Beijing saja layarnya 1.000 buat satu kota. Dengan dibuka 100 persen akan ada banyak penambahan layar sehingga harga tiket jadi lebih murah," ujar dia.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com