CPO Terancam Dikenai Tarif Progresif di Perancis, Pemerintah Dekati Uni Eropa

Siang tadi Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunai Darussalam Vincent Guerend mendatangi Kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Usai pertemuan itu, Wapres menuturkan bahwa kerjasama dengan Uni Eropa sangat bermanfaat bagi Indonesia.

Salah satunya yakni terkait rencana Prancis menerapkan tarif progresif bea masuk untuk produksi minyak kelapa sawit (CPO).

"Supaya tidak terjadi seperti itu (CPO dikenai tarif progresif)," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Senin (15/2/2016).

Selain sawit, pemerintah juga berupaya agar komoditas pangan lainnya tidak dikenai tarif bea masuk tinggi, misalnya kakao.

Saat ini tutur Kalla, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Bayu Krisnamurthi sudah berada di Prancis untuk mengupayakan agar CPO tidak dikenai tarif bea masuk tinggi.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Thomas Lembong menuturkan bahwa pemerintah sedang menjajaki kerjasama perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) dengan Uni Eropa.

Rencana itu sempat mencuat namun meredup lantaran pergantian pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Jokowi.

Menurut Mendag Thomas Lembong, kerjasama perdagangan bebas dengan Uni Eropa sangat penting.

Sebab berbagai perusahaan memilih berinvestasi di negara-negara yang memiliki kerjasama perdagangan bebas dengan Uni Eropa.

Bahkan tutur Lembong, beberapa perusahaan yang hengkang dari Indonesia memilih berinvestasi di Vietnam yang sudah memiliki kerjasama dengan Uni Eropa.

Presiden Jokowi sudah memberikan tenggat waktu dua tahun untuk menyelesaikan FTA dengan Uni Eropa.

Ia berharap semua proses perundingan dengan Uni Eropa rampung pada akhir 2017.