Usai rapat, Ketua Komisi VI DPR Hafiz Tohir curiga pinjaman 3 miliar dollar AS kepada bank BUMN akan digunakan untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
"Bisa saja (utang itu digunakan) di infrastruktur yang digemborkan saat ini yaitu kerata cepat, karena tiga bank ini termasuk bank yang akan mendanai kereta cepat," ujar Hafiz di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/2/2016).
Menurut dia, dalam rapat dengan Komisi VI, ketiga Dirut bank BUMN hanya menyebutkan pengunaan utang 3 miliar dollar tersebut untuk membiayai proyek infrastuktur.
Hanya saja tutur Hafiz, ketiga Dirut tidak menjelaskan secara rinci apa infrastuktur yang akan dibiayai.
Sementara itu, bila melihat kondisi keuangan empat BUMN yang tergabung dalam konsorsium kereta cepat, ia ragu sebagian dana investasi kereta cepat dibiayai langsung dari modal internal BUMN tersebut.
Keempat BUMN yang tergabung ke dalam konsorsium kereta cepat yakni Wijaya Karya, Jasa Marga, KAI, dan PTPN VIII.
"Itu kan besarnya kurang lebih Rp 17 triliun. Kalau dibagi empat sekitar 4,5 triliun. Dari mana mereka dapat uang tersebut? PTPN termasuk yang merugi. Maka dari itu, Bank (Mandiri, BNI, BRI) ini yang akan membantu memberikan modal," kata Hafiz.
Seperti diketahui, keempat BUMN yang tergabung dalam konsorsium kereta cepat memiliki saham 60 persen. Sisanya dimiliki oleh China Railink Corporation.