Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bank BUMN Utang 3 Miliar Dollar AS, Komisi VI Curiga untuk Biayai Proyek KA Cepat

Kompas.com - 22/02/2016, 17:36 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan tiga bank BUMN yakni Mandiri, BNI, dan BRI digelar tertutup.

Pembahasan rapat terkait dengan pinjaman dana sebesar 3 miliar dollar AS dari China Development Bank (CDB).

Usai rapat, Ketua Komisi VI DPR Hafiz Tohir curiga pinjaman 3 miliar dollar AS kepada bank BUMN akan digunakan untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Bisa saja (utang itu digunakan) di infrastruktur yang digemborkan saat ini yaitu kerata cepat, karena tiga bank ini termasuk bank yang akan mendanai kereta cepat," ujar Hafiz di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/2/2016).

Menurut dia, dalam rapat dengan Komisi VI, ketiga Dirut bank BUMN hanya menyebutkan pengunaan utang 3 miliar dollar tersebut untuk membiayai proyek infrastuktur.

Hanya saja tutur Hafiz, ketiga Dirut tidak menjelaskan secara rinci apa infrastuktur yang akan dibiayai.

Sementara itu, bila melihat kondisi keuangan empat BUMN yang tergabung dalam konsorsium kereta cepat, ia ragu sebagian dana investasi kereta cepat dibiayai langsung dari modal internal BUMN tersebut.

Keempat BUMN yang tergabung ke dalam konsorsium kereta cepat yakni Wijaya Karya, Jasa Marga, KAI, dan PTPN VIII.

"Itu kan besarnya kurang lebih Rp 17 triliun. Kalau dibagi empat sekitar 4,5 triliun. Dari mana mereka dapat uang tersebut? PTPN termasuk yang merugi. Maka dari itu, Bank (Mandiri, BNI, BRI) ini yang akan membantu memberikan modal," kata Hafiz.

Seperti diketahui, keempat BUMN yang tergabung dalam konsorsium kereta cepat memiliki saham 60 persen. Sisanya dimiliki oleh China Railink Corporation.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com