Semakin Ribut Antar-menteri, Semakin Lama Warga Maluku Nikmati Keuntungan Blok Masela

"Semakin kita ribut, semakin lama masyarakat Maluku terima ini (keuntungan pengelolaan Blok Masela)," ujar Amien di Gedung MPR, Jakarta, Rabu (3/2/2016).

Sedari awal, kata dia, SKK Migas sudah memiliki sikap agar pengembangan Blok Masela dilakukan secepatnya. Institusi hulu Migas itu sudah memberikan rekomendasinya kepada Menteri ESDM Sudirman Said.

Ketua Task Force Pembangunan Maluku Tenggara Barat Connie Rahakundini Bakrie mengingatkan, tugas seorang menteri adalah mencari solusi atas persoalan negeri, bukan justru ribut sendiri.

Menurut Connie, pengembangan Blok Masela tak boleh hanya dilihat sebatas proyek saja. Tetapi, hal yang paling penting yakni kemanfaatan pengembangan lapangan gas tersebut bagi masyakarat Maluku.

"Ini bukan masalah blok saja, ada orang (masyarakat) di sana, ada juga lingkungannya," kata Connie.

Offshore vs Onshore

Berdasarkan kalkulasi SKK Migas, dua opsi pengembangan Blok Masela, yakni offshore dan onshore, punya waktu pengerjaan proyek berbeda.

Menurut SKK Migas, bila plant of development (PoD) atau rencana pengembangan Blok Masela secara offshore disetujui pemerintah pada 2016 ini, maka keputusan final investasi atau final investment decision (FID) bisa dilakukan pada 2018.

"Nanti gasnya itu bisa diambil 2024. Kemudian baru dapat uang dari penjualan gas itu pada 2025," kata Amien.

Sementara apabila proyek pengembangan Blok Masela dilakukan dengan onshore, Amien percaya waktu pengerjaan proyek akan lebih lama. Sebab, kata dia, kontraktor harus kembali melakukan revisi proposal PoD.

"Kalau onshore kami pastikan kontraktor akan berpikir lagi, revisi PoD paling cepat 2019. Nanti FID-nya mundur lagi tiga tahun, operasinya 2027," ucap Amien. (Baca: Cerita Ketua SKK Migas soal Ribut Rizal Ramli Vs Sudirman Said Terkait Blok Masela)