Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Pakistan, Rokok Berbahaya bagi Kesehatan Fiskal

Kompas.com - 10/03/2016, 08:15 WIB
Aprillia Ika

Penulis

Sumber Bloomberg
KOMPAS.com - Rokok merek lokal di Pakistan menggerus pangsa pasar pesaing asingnya, yang dipasarkan oleh British American Tobacco Plc dan Phillip Morris International Inc.

Alasannya sederhana, harga rokok merek lokal jauh di bawah 36 rupee (0,34 dollar AS) per pak karena tidak memasukkan pajak resmi rokok.

"Ada penghindaran pajak besar-besaran," kata Haroon Akhtar Khan, asisten khusus Perdana Menteri Nawaz Shariff.

"Kami harus menggerebek penjual dan memasang iklan khusus yang menyebutkan penjual akan dikenakan tahanan. Tekanan akan kami naikkan," papar dia.  

Sharif menaikkan pajak rokok pada tahun lalu, serta pajak barang konsumsi, untuk mencapai target yang ditentukan berdasarkan pinjaman lembaga donor asing International Monetary Fund (IMF).

Bank sentral Pakistan mengatakan, sistem pajak efektif adalah krusial untuk menurunkan defisit anggaran 4,3 persen dari produk domestik bruto pada tahun fiskal ini, dari 5,37 persen pada 12 bulan yang lalu.

Namun, sinyal kenaikan penerimaan pajak tidak terjadi. Kenaikan pajak hanya menimbulkan maraknya pasar gelap. Penjualan rokok ilegal mencapai lebih dari 24 miliar rupee dalam pajak pada 2014, menurut lembaga riset Nielsen.

"Kenaikan pajak dalam beberapa tahun membuat harga meningkat jauh di atas kemampuan konsumen, yang kemudian beralih ke alternatif yang lebih murah," kata Sekar Menon, Regional Director Corporate Affairs di Philip Morris International, yang memproduksi rokok merek Marlboro.

"Kecuali jika kebijakan ini bisa mengatur tata industri yang baik, maka keberlanjutan industri rokok legal berada dalam bahaya," kata dia.

Rafaqat Abbasi, seorang pengemudi taksi, mengatakan, dia memilih rokok yang lebih murah tiga tahun lalu. Jika pemerintah melarang rokok yang murah, dia akan memilih untuk mengunyah tembakau.

"Bukan urusan saya mereka tidak bayar pajak," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Spend Smart
Apa Itu 'Cut-Off Time' pada Investasi Reksadana?

Apa Itu "Cut-Off Time" pada Investasi Reksadana?

Earn Smart
Mengenal Apa Itu 'Skimming' dan Cara Menghindarinya

Mengenal Apa Itu "Skimming" dan Cara Menghindarinya

Earn Smart
BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

Whats New
Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Whats New
CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

Whats New
Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Earn Smart
HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Whats New
KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

Rilis
Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Whats New
Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Whats New
Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan 'Daya Tahannya'

Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan "Daya Tahannya"

Whats New
“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com