Ini Alasan Grup Djarum Mau Kelola Kawasan Hotel Indonesia dengan Skema BOT

Kompas.com - 14/03/2016, 07:08 WIB
EditorBambang Priyo Jatmiko
JAKARTA, KOMPAS.com - Skema Build, Operate, Transfer (BOT) dinilai lebih membutuhkan effort atau upaya, ketimbang menggunakan skema sewa lahan.

Lantas apa pertimbangan Grup Djarum melalui PT Grand Indonesia berani mengambil skema BOT untuk pengelolaan kawasan seluas 3,5 hektare di Hotel Indonesia yang dimiliki PT Hotel Indonesia Natour?

(Grand Indonesia: Kami Tak Menyalahi Perjanjian BOT dengan Hotel Indonesia Natour)

Kuasa Hukum Grand Indonesia Juniver Girsang mengungkapkan alasan utama Grup Djarum bersedia mengelola kawasan tersebut dengan skema BOT adalah semata-mata pertimbangan pelestarian heritage.

"Djarum sangat peduli dengan budaya dan tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah. Karena itu, Djarum berani mengambil opsi BOT untuk pengelolaan kawasan Hotel Indonesia ketimbang skema lainnya. Ini tujuannya untuk melestarikan heritage yang ada di kawasan tersebut," jelasnya saat berkunjung ke redaksi Kompas.com, pekan lalu.

Menurut Juniver, skema BOT sebenarnya kurang begitu menguntungkan jika dibandingkan dengan skema sewa lahan. Djarum harus mengembangkan kawasan di lahan yang bukan milik sendiri. Termasuk membangun berbagai gedung dan mengelolanya dengan modal sendiri.

Tak hanya itu, Djarum melalui Grand Indonesia harus membayar kompensasi tahunan kepada Hotel Indonesia Natour sebesar Rp 355 miliar pada 30 tahun pertama.

Sementara untuk perpanjangan BOT selama 20 tahun yaitu jangka waktu 2035 -2055, Kompensasi yang dibayarkan adalah sebesar Rp 400 miliar.

Di akhir masa perjanjian, kawasan tersebut harus dikembalikan kepada Hotel Indonesia Natour, berikut semua bangunan yang ada di atasnya. Skema ini dinilai tepat untuk bisa melestarikan kawasan Hotel Indonesia sebagai salah satu cagar budaya.

Sebagaimana diketahui, Hotel Indonesia merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang ditetapkan oleh Pemda DKI melalui Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 475 tanggal 29 Maret 1993.

"Kalau sewa lahan, pihak penyewa tidak wajib untuk menyerahkan bangunan-bangunan di atas lahan yang dia sewa. Bisa saja bangunan tersebut dihancurkan. Atau kalau tidak demikian, pemilik lahan harus membayar bangunan yang telah dibangun pihak penyewa," jelasnya.

Sementara itu, Humas Grand Indonesia Dinia Widodo menyebutkan saat ini kawasan Hotel Indonesia telah berhasil menjadi landmark Jakarta, bahkan Indonesia. Pengelolaan yang tepat membuat kawasan ini berkembang dan menjadi salah satu destinasi utama di Jakarta.

"Kalau tidak dikelola dengan maksimal, belum tentu kawasan Hotel Indonesia bisa seperti saat ini," ungkapnya.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya Indonesia, Grand Indonesia juga menghadirkan galeri di Mal Grand Indonesia. "Siapapun bisa menggunakan galeri tersebut tanpa dipungut biaya," ujar Dinia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bangun Infrastruktur Dasar IKN, Kementerian PUPR dapat Anggaran Rp 20,8 Triliun di 2023

Bangun Infrastruktur Dasar IKN, Kementerian PUPR dapat Anggaran Rp 20,8 Triliun di 2023

Whats New
Respons Pernyataan Ketua MPR, Sri Mulyani: Rasio Utang RI Sudah Turun Tajam

Respons Pernyataan Ketua MPR, Sri Mulyani: Rasio Utang RI Sudah Turun Tajam

Whats New
Jika Harga BBM Naik, Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Mengikuti Desain Sebelumnya

Jika Harga BBM Naik, Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Mengikuti Desain Sebelumnya

Whats New
Ketua DPR Sebut Belum Ada Usulan Kenaikan Harga BBM dari Pemerintah

Ketua DPR Sebut Belum Ada Usulan Kenaikan Harga BBM dari Pemerintah

Whats New
Pemerintah Targetkan Angka Kemiskinan Ekstrem 0 Persen pada 2024

Pemerintah Targetkan Angka Kemiskinan Ekstrem 0 Persen pada 2024

Whats New
Menkop: Harga Minyak Makan Merah Bisa Lebih Murah dari Minyak Goreng

Menkop: Harga Minyak Makan Merah Bisa Lebih Murah dari Minyak Goreng

Whats New
Menko Perekonomian: Tantangan Hiperinflasi Rasanya Dapat Kita Tangani

Menko Perekonomian: Tantangan Hiperinflasi Rasanya Dapat Kita Tangani

Whats New
Belanja Negara Tahun 2023 Capai Rp 993,2 Triliun, Untuk Apa Saja?

Belanja Negara Tahun 2023 Capai Rp 993,2 Triliun, Untuk Apa Saja?

Whats New
Cintai Produk Lokal UMKM, Blibli Luncurkan Kampanye Maju Tak Gentar Mendukung #PejuangLokal

Cintai Produk Lokal UMKM, Blibli Luncurkan Kampanye Maju Tak Gentar Mendukung #PejuangLokal

Rilis
Anggaran Infrastruktur 2023 Naik Jadi Rp 392 triliun

Anggaran Infrastruktur 2023 Naik Jadi Rp 392 triliun

Whats New
Anggaran Subsidi Energi Turun Tajam pada 2023, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Anggaran Subsidi Energi Turun Tajam pada 2023, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Whats New
BCA Raih 60 Penghargaan di Global Contact Center World Awards Asia Pacific

BCA Raih 60 Penghargaan di Global Contact Center World Awards Asia Pacific

Whats New
Defisit APBN 2023 Hanya 2,85 Persen, Jokowi Janji Kelola Utang secara Hati-hati

Defisit APBN 2023 Hanya 2,85 Persen, Jokowi Janji Kelola Utang secara Hati-hati

Whats New
Pasar Masih Khawatir, Nilai Tukar Rupiah Kembali Ditutup Melemah

Pasar Masih Khawatir, Nilai Tukar Rupiah Kembali Ditutup Melemah

Whats New
Tips Branding Usaha Kecil

Tips Branding Usaha Kecil

Smartpreneur
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.