YLKI: Kenaikan Iuran BPJS Hanya untuk Tutupi Defisit Rp 7 Triliun

Kompas.com - 14/03/2016, 12:30 WIB
Kondisi kesehatan Alvaro Sugema balita 2 tahun 11 bulan, penderita tumor mata ganas di Desa Curug Wetan, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon, kian memprihatinkan, Rabu (17/2/2016). Ia berulang kali dibawa bolak balik ke sejumlah rumah sakit untuk pengobatan, namun terkendala lantaran layanan BPJS penuh. Kompas.com/ MUHAMAD SYAHRI ROMDHONKondisi kesehatan Alvaro Sugema balita 2 tahun 11 bulan, penderita tumor mata ganas di Desa Curug Wetan, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon, kian memprihatinkan, Rabu (17/2/2016). Ia berulang kali dibawa bolak balik ke sejumlah rumah sakit untuk pengobatan, namun terkendala lantaran layanan BPJS penuh.
|
EditorAprillia Ika
JAKARTA, KOMPAS.com — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hanya untuk menutupi defisit yang selama ini dialami BPJS.

"Berdasar Perpres Nomor 19 Tahun 2016, pemerintah menetapkan kenaikan iuran BPJS, yang akan diberlakukan per 1 April 2016, demi menutup defisit operasional yang mencapai lebih dari Rp 7 triliun, sejak 2014," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangan resmi, Senin (14/3/2016).

Menurut Tulus, terlepas dari soal defisit, kebijakan menaikkan tarif iuran BPJS untuk peserta mandiri adalah kebijakan yang kontraproduktif dan tidak mempunyai empati.

Pasalnya, saat ini sedang terjadi kelesuan pertumbuhan ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat.

"Oleh karena itu, YLKI mendesak pemerintah untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut," kata Tulus.

Sebagai informasi, kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.

Nilai iuran baru ini berlaku efektif pada 1 April 2016. Adapun iuran baru untuk pelayanan manfaat ruang perawatan kelas I menjadi Rp 80.000.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, iuran untuk pelayanan kelas II menjadi Rp 51.000. Iuran untuk penerima manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III menjadi Rp 30.000 per bulan.

Perubahan ini dikhususkan bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja. (Baca: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Masyarakat Mulai Mempersoalkan)

Kompas TV Potret Layanan BPJS



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.