Kompas.com - 15/03/2016, 20:18 WIB
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution (ketiga dari kiri) memimpin sosialisasi perubahan status Batam, Kepulauan Riau, Senin (14/3/2016).  Pemerintah mengubah status Batam dari kawasan perdagangan bebas menjadi kawasan ekonomi khusus. KOMPAS/KRIS MADAMenteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution (ketiga dari kiri) memimpin sosialisasi perubahan status Batam, Kepulauan Riau, Senin (14/3/2016). Pemerintah mengubah status Batam dari kawasan perdagangan bebas menjadi kawasan ekonomi khusus.
|
EditorJosephus Primus

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Batam Darmin Nasution mengatakan, industri di luar kawasan ekonomi khusus (KEK) Batam yang mau pindah ke area KEK berpeluang memperoleh insentif khusus.

Saat ini pemerintah masih melakukan audit terhadap pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) Batam untuk kemudian mengembangkan KEK Batam. Sehingga, nantinya akan ada dua konsep di Batam, yakni FTZ yang menjadi satu dengan permukiman, dan KEK. “Kalau (industri) yang mau pindah, dia dikasih insentif. Pasti areanya tax allowance. Tax allowance itu kan ada beberapa macam. Tapi paling tidak yang ada di KEK itu, tax allowance-nya adalah pengeluaran-pengeluaran yang bisa digunakan untuk mengurangi pembayaran pajaknya,” kata Darmin kepada wartawan usai Sosialiasi Pengembangan Kawasan Pulau Batam, Kepulauan Riau, Senin (15/3/2016).

Lebih lanjut Darmin mengatakan, industri yang baru masuk di KEK Batam akan memperoleh insentif yang lebih baik ketimbang yang ada di wilayah FTZ. Insentif yang dimaksud, sambung Darmin, d iantaranya adalah tax allowance dan tax holiday. Dengan adanya insentif ini, Darmin yakin industri baru yang masuk akan lebih memilih KEK ketimbang FTZ. “Sekarang ini tidak ada tax holiday dan tax allowance di FTZ. Di FTZ itu cuma (bebas) bea masuk, (bebas) PPN,” imbuh Darmin.

Terkait dengan lokasi KEK dan luasnya, Darmin mengatakan dalam enam bulan ke depan tim teknis akan mengerjakan transisi pengembangan FTZ menjadi KEK. Wilayah yang banyak didiami permukiman penduduk tidak akan dimasukkan ke dalam KEK. “Kalau lebih banyak rumah, kita tidak akan masukkan KEK. Kita akan tetap mengambil daerah yang relatif kosong, dan ada industrinya. Kalau misalnya ada yang bertebaran di sana-sini, biarkan saja. Kita tawarkan (mereka) investasi di KEK,” ujar Darmin.

Sementara itu, merespons masih banyaknya pihak yang kontra dengan pengembangan KEK, Darmin menilai mereka hanyalah para spekulan tanah, dan bukannya investor yang jelas. “Kalau investor tentu dapat fasilitas. Yang menolak itu kan spekulan tanah. Kan yang bisik-bisik sama saya Ketua DPRD-nya,” pungkas Darmin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bahlil: Tesla, LG hingga Foxconn Berencana Bangun Pabrik di Batang, Jawa Tengah

Bahlil: Tesla, LG hingga Foxconn Berencana Bangun Pabrik di Batang, Jawa Tengah

Whats New
Pertagas Catatkan Kinerja Positif Sepanjang 2021, Laba Bersih Capai 127,2 Juta Dollar AS

Pertagas Catatkan Kinerja Positif Sepanjang 2021, Laba Bersih Capai 127,2 Juta Dollar AS

Rilis
Tak Naikkan BBM, Menkeu: Kas Pertamina Sudah Defisit Rp 35,28 Triliun

Tak Naikkan BBM, Menkeu: Kas Pertamina Sudah Defisit Rp 35,28 Triliun

Whats New
Rampung Pertengahan 2023, Pembangunan Makassar New Port Sudah Capai 86,9 Persen

Rampung Pertengahan 2023, Pembangunan Makassar New Port Sudah Capai 86,9 Persen

Whats New
Apa Itu Kartu Kredit: Definisi, Untung Rugi, dan Syarat Memilikinya

Apa Itu Kartu Kredit: Definisi, Untung Rugi, dan Syarat Memilikinya

Whats New
E-Toll Bakal Digantikan MLFF, BRI: Mempengaruhi Kinerja Brizzi

E-Toll Bakal Digantikan MLFF, BRI: Mempengaruhi Kinerja Brizzi

Whats New
Kejar Target Diresmikan Juni 2022, Pengerjaan Tol Cibitung-Cilincing Dikebut

Kejar Target Diresmikan Juni 2022, Pengerjaan Tol Cibitung-Cilincing Dikebut

Whats New
Lengkap, Ini Rincian Biaya Haji 2022 per Embarkasi

Lengkap, Ini Rincian Biaya Haji 2022 per Embarkasi

Spend Smart
Anggaran Bansos APBN 2022 Naik Rp 18,6 Triliun, Totalnya Jadi Rp 431,5 Triliun

Anggaran Bansos APBN 2022 Naik Rp 18,6 Triliun, Totalnya Jadi Rp 431,5 Triliun

Whats New
Cara Membuat SKCK Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Cara Membuat SKCK Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Spend Smart
Calon Investor Bertambah, Wanaartha Life Belum Sampaikan Skema Pembayaran

Calon Investor Bertambah, Wanaartha Life Belum Sampaikan Skema Pembayaran

Whats New
Tunda Rencana IPO 2 Anak Usaha, Pelindo: Kami Masih Punya Dana Besar

Tunda Rencana IPO 2 Anak Usaha, Pelindo: Kami Masih Punya Dana Besar

Whats New
Cerita Penjual Masker Pasar Pramuka: Dulu Sehari Bisa Jual Berkarton-karton, Kini 10 Boks Saja Sudah Lumayan...

Cerita Penjual Masker Pasar Pramuka: Dulu Sehari Bisa Jual Berkarton-karton, Kini 10 Boks Saja Sudah Lumayan...

Work Smart
Disetujui Jokowi, Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik

Disetujui Jokowi, Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik

Whats New
Gandeng Digidata, Bank BJB Permudah Verifikasi Calon Nasabah

Gandeng Digidata, Bank BJB Permudah Verifikasi Calon Nasabah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.