Ini Empat Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi ke XI, Dari KUR hingga Bangun Industri Kesehatan

Kompas.com - 29/03/2016, 15:35 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah merilis empat paket kebijakan ekonomi tahap XI, Selasa (29/3/2016).

Sama dengan yang sebelumnya, paket kebijakan juga bertujuan meningkatkan daya saing di dunia usaha.

Paket kebijakan pertama, yakni pemberian kredit usaha rakyat dengan berorientasi pada ekspor.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, pemerintah akan menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor yang lengkap dan terpadu untuk modal kerja dan investasi bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

"UMKM itu kan susah ekspor sendiri, biasanya dia jual ke perusahaan besar untuk diekspor. Kalau dia sudah bisa mengeksporkan sendiri, maka da sudah bisa mendapatkan KUR ini. Jadi dia bisa ekspor sendiri," ujar Darmin di Kantor Presiden.

Paket kedua, yakni penerbitkan Dana Investasi Real Estate (DIRE) dengan biaya yang rendah. Darmin menjelaskan, paket ini demi menunjang percepatan pembangunan infrastruktur dan perumahan sesuai Program Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019.

Paket ketiga, yakni mempercepat pelayanan ekspor dan impor dengan menerapkan 'single risk management' di pelabuhan.

Darmin yakin, kebijakan ini mampu menciptakan kepastian di dunia usaha, efisiensi waktu dan biaya perizinan serta mempercepat dwell time. Intinya, poin kebijakan ini menyasar penyederhanaan keluar-masuk barang di pelabuhan.

"Anda tahu di pelabuhan, barang yang masuk jalur hijau sehingga bisa dengan cepat keluar, ada yang masuk jalur merah. Persoalannya itu ada 18 kementerian dan lembaga yang berwenang memberikan status jalur itu hijau atau merah," ujar Darmin.

Dengan demikian, dwell time akan lebih cepat, dari saat ini 4,7 hari dapat turun menjadi hanya 3,7 hari saja.

Paket kebijakan terakhir, yakni peningkatan pelayanan kesehatan nasional. Bentuk konkretnya adalah menerbitkan Instruksi Presiden kepada menteri dan kepala lembaga terkait untuk mempercepat kemandirian dan daya saing industri obat dan alat kesehatan di dalam negeri.

Inpres itu terkait penyusunan road map dan action plan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan, pengembangan riset farmasi dan alat kesehatan serta penyusunan kebijakan fiskal bagi industri farmasi dan alat kesehatan.

"Dari 399 jenis kebutuhan obat, ternyata masih didominasi kebutuhan obat dasar, misalnya vitamin D, Amoxillin, obat penurun panas, paracetamol. Pemerintah ingin semua itu ya, bukan hanya produknya, tapi bahan bakunya, alat kesehatannya, dihasilkan di dalam negeri," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Dinilai Perlu Cepat Turun Tangan Atasi Kenaikan Harga Avtur

Pemerintah Dinilai Perlu Cepat Turun Tangan Atasi Kenaikan Harga Avtur

Whats New
Ditjen Pajak: Peserta PPS Meningkat Sangat Signifikan dalam 24 Jam

Ditjen Pajak: Peserta PPS Meningkat Sangat Signifikan dalam 24 Jam

Whats New
Emiten Pengelola Lucy in The Sky Ekspansi Gerai di Baru di Cikini

Emiten Pengelola Lucy in The Sky Ekspansi Gerai di Baru di Cikini

Whats New
Begini Langkah INACA untuk Bantu Pemulihan Industri Penerbangan

Begini Langkah INACA untuk Bantu Pemulihan Industri Penerbangan

Whats New
Daftar MyPertamina, Boleh Lebih 1 Kendaraan dalam 1 Akun

Daftar MyPertamina, Boleh Lebih 1 Kendaraan dalam 1 Akun

Whats New
Pertamina: 60 Persen Orang Kaya Nikmati BBM Subsidi

Pertamina: 60 Persen Orang Kaya Nikmati BBM Subsidi

Whats New
INACA Ungkap Tantangan yang Dihadapi Maskapai Penerbangan Saat Ini, Apa Saja?

INACA Ungkap Tantangan yang Dihadapi Maskapai Penerbangan Saat Ini, Apa Saja?

Whats New
Simak 3 Tips agar UMKM Tembus Pasar Global

Simak 3 Tips agar UMKM Tembus Pasar Global

Work Smart
Pemerintah Diminta Beri Insentif buat Produk Keuangan 'Hijau', Ini Alasannya

Pemerintah Diminta Beri Insentif buat Produk Keuangan "Hijau", Ini Alasannya

Whats New
Daripada Impor Daging dari India, Peternak Minta Bulog Serap Sapi dan Kerbau Mereka yang Bebas PMK

Daripada Impor Daging dari India, Peternak Minta Bulog Serap Sapi dan Kerbau Mereka yang Bebas PMK

Whats New
BERITA FOTO: Pandemi Mereda, 'Angin Segar' Bisnis Kuliner

BERITA FOTO: Pandemi Mereda, "Angin Segar" Bisnis Kuliner

Whats New
Pemotor Tak Perlu Daftar MyPertamina saat Beli Pertalite

Pemotor Tak Perlu Daftar MyPertamina saat Beli Pertalite

Whats New
Digiserve by Telkom Indonesia Tunjuk Adil Siagian sebagai Direktur Sales dan Operation

Digiserve by Telkom Indonesia Tunjuk Adil Siagian sebagai Direktur Sales dan Operation

Whats New
Gotrade Sudah Legal di Indonesia, Saham Emiten Ternama Negeri Paman Sam Kini Bisa Dibeli mulai dari 1 Dollar AS

Gotrade Sudah Legal di Indonesia, Saham Emiten Ternama Negeri Paman Sam Kini Bisa Dibeli mulai dari 1 Dollar AS

BrandzView
MRT Fatmawati-TMII Dibangun Tahun Depan, Panjang 12 Km dan Lewati 10 Stasiun

MRT Fatmawati-TMII Dibangun Tahun Depan, Panjang 12 Km dan Lewati 10 Stasiun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.