Jokowi Sarankan Bank Pembangunan Daerah Bentuk "Holding"

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali menyuarakan pentingnya pembentukan holding bagi bank daerah, agar posisinya menjadi lebih kuat menghadapi persaingan lokal dan regional.

Pernyataan tersebut disampaikan Joko Widodo atau kerap disapa Jokowi, dalam acara dialog publik dengan tema "Membangun Ekonomi Indonesia yang Berdaya Saing", yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Balai Kartini, Jakarta (30/3/2016).

Jokowi menjawab pertanyaan Ketua Asosiasi Bank Daerah Kresno Sediarsi, mengenai bagaimana meningkatkan daya saing perbankan daerah.

Kresno Sediarsi, Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah dan Direktur Utama Bank DKI, sebelumnya menyampaikan bahwa saat ini perbankan daerah berupaya untuk menurunkan suku bunga ke single digit.

Namun masalahnya, faktor pembentuk suku bunga pinjaman adalah tersedianya dana dan harga dana yang wajar. Dalam hal ini, pemilik dana yang menentukan pemilihan dana dan harganya.

Kenyataannya, penempatann dana di-offshore (luar negeri) dengan harga atau imbal jasa yang rendah dapat diterima dengan rela oleh pengelola dana dan pemilik sumber dana.

"Tapi kalau ditempatkan di domestik, mereka inginkan imbal jasa lebih tinggi, bisa 3-4 kali. Penetapan ini bukan berdasarkan pertimbangan yang ansih finansial saja, tapi segala aspek sudah dipertimbangkan," kata dia.

Untuk itu, BPD saat ini membutuhkan arahan pemerintah untuk bisa menciptakan iklim usaha yang sehat dengan cara mensinkronkan kebijakan finansial dengan sektor riil. "Yang paling utama, bagaimana menciptakan iklim ekonomi yang stabil dan kondusif?" tanya Kresno.

Apa jawaban Jokowi?

Menurut dia, Indonesia saat ini berhadapan dengan kompetisi yang ketat. Oleh sebab itu Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang ada sebaiknya membangun sinergi holding dan tidak bekerja sendiri-sendiri.