"Hanya Orang Idiot yang Menentang Kebijakan Menteri Susi"

Kompas.com - 30/03/2016, 18:45 WIB
Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti di Kampung nelayan, Kelurahan Malabero, Bengkulu kompas.com/FirmansyahMenteri Kelautan Susi Pudjiastuti di Kampung nelayan, Kelurahan Malabero, Bengkulu
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah tekanan kuat yang mengarah ke Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Susi Pudjiastuti atas berbagai kebijakannya, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) buka suara.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HNSI Solichien, mengatakan nelayan kecil justru sangat diuntungkan dengan serangkaian kebijakan Menteri Susi. Menurutnya, hanya segelintir orang saja yang menentang kebijakan Menteri Susi.

"Yang benar saja! Nelayan kecil sekarang, sangat diuntungkan dengan hengkangnya kapal-kapal asing atau kapal-kapal illegal. Hanya orang idiot saja yang menentang kebijakan MenKP," kata Solichien dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (30/3/2016).

Ia menegaskan bahwa HNSI bukanlah corong para pengusaha perikanan yang terpangkas pendapatannya dan menentang kebijakan Menteri Susi. Oleh karena itu dengan tegas HNSI menyatakan dukungannya kepada Menteri Susi.

Apalagi tutur Solichien, Menteri Susi setuju dan memperjuangan Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Bahkan, kata dia, Susi sudah menyiapkan anggaran Rp 10 triliun untuk pemberdayaan nelayan.

"Oleh karena itu kita bangun kekuatan, kebersamaan dan gotong royong untuk kesejahteran nelayan dan mendukung kebijakan MenKP," kata dia.

Surat Teguran

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam surat tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan, kebijakan Menteri Susi mengenai moratorium, pelarangan transhipment dan pengaturan sertifikasi kapal telah mengakibatkan ribuan nelayan yang besar baik eks asing atau milik nasional tidak dapat berlayar dan menangkap ikan.

Akibatnya, hasil produksi dan ekspor ikan sangat menurun. Selain itu, terjadi pula pengangguran pekerja di kapal dan pabrik pengolahan serta coldstorage.

Kalla mencontohkan, di Ambon, produksi hanya 30 persen dari kapasitas. Di Bitung, produksi Januari - Februari 2016 hanya sekitar 7 persen dari kapasitas terpasang. Bahkan di Tual, produksi berhenti sama sekali. Seiring hal itu, terjadi penurunan ekspor secara drastis.

Nilai ekspor ikan dan udang di Maluku menurun dari 90,10 juta dollar AS pada tahun 2014 menjadi 3,75 juta dollar AS pada tahun 2015.

Namun Susi sendiri sudah menegaskan bahwa semua pekerjaan yang ia lakukan, termasuk kebijakan moratorium kapal eks pemilik asing, pelarangan bongkar muat kapal di tengah laut (transhipment), dan pengaturan sertifikasi kapal, sudah mendapat restu Presiden Jokowi.

"Semua pekerjaan saya pasti selalu diskusi dengan Pak Presiden," ucap Susi kemarin.

Kompas TV Kapal Berbendera Malaysia Ditenggelamkan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.