Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Pastikan Pemodal Ventura yang Dukung E-Commerce Dapat Insentif Pajak

Kompas.com - 31/03/2016, 05:15 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan memberikan insentif di bidang perpajakan bagi perusahaan modal ventura atau venture capital yang memberikan funding untuk pelaku e-commerce, seperti bisnis pemula (start-up).

"Pemerintah akan memberikan insentif perpajakan saja pada modal ventura karena semuanya ada di kebijakan OJK. Dengan itu saya kira kita akan lebih banyak memiliki developer e-commerce," ujar Presiden RI Joko Widodo, Jakarta di Rabu (30/3/2016).

Dalam dialog publik Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Jokowi menekankan pentingnya pemerintah menyiapkan ekosistem untuk e-commerce, termasuk dalam hal funding atau pendanaan.

Modal ventura milik pemerintah diharapkan mampu mendorong industri baru e-commerce. Pasalnya, potensi ekonomi digital saat ini baru mencapai 13 miliar dollar AS.

Apabila ekosistem berjalan baik, dalam lima tahun mendatang potensi ekonomi digital bisa berlipat menjadi 130 miliar dollar AS.

"Sebuah potensi ekonomi yang besar jangan sampai diambil orang lain. Kita harus mempersiapkan itu," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Jokowi mengatakan, pemerintah menargetkan ada 8.000 peserta talks dalam setahun, 4.000 workshop, dan 2.000 hackathon. Diantara 2.000 hackathon itu nantinya akan ada 500 peserta yang masuk inkubator.

"Dan nantinya bisa disaring menjadi Start-up 200. Ada sebagian yang dikirim ke silicon valley, dan sebagian di Indonesia," ucap Jokowi.

Peta Jalan

Menteri Komunikasi dan Information Rudiantara mengatakan, kemudahan pajak untuk modal ventura merupakan bagian dari peta jalan e-commerce, yang saat ini sedang disiapkan oleh Kemenko Perekonomian.

Menurut dia, nanti mereka hanya melihat penerapan pajaknya, karena ada yang bisa langsung kepada pelakunya misalnya penerapan PPN-nya tidak memperhitungkan pajak masukan dan pajak pengeluaran.

"Itu langsung seperti di pasar modal yang pajaknya final 0,1 perseb. Itu salah satu kemudahan perpajakan," ujar Rudiantara.

Kompas TV Jokowi: BPD Seharusnya Bangun SInergi "Holding"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com