Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Pastikan Pemodal Ventura yang Dukung E-Commerce Dapat Insentif Pajak

Kompas.com - 31/03/2016, 05:15 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan memberikan insentif di bidang perpajakan bagi perusahaan modal ventura atau venture capital yang memberikan funding untuk pelaku e-commerce, seperti bisnis pemula (start-up).

"Pemerintah akan memberikan insentif perpajakan saja pada modal ventura karena semuanya ada di kebijakan OJK. Dengan itu saya kira kita akan lebih banyak memiliki developer e-commerce," ujar Presiden RI Joko Widodo, Jakarta di Rabu (30/3/2016).

Dalam dialog publik Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Jokowi menekankan pentingnya pemerintah menyiapkan ekosistem untuk e-commerce, termasuk dalam hal funding atau pendanaan.

Modal ventura milik pemerintah diharapkan mampu mendorong industri baru e-commerce. Pasalnya, potensi ekonomi digital saat ini baru mencapai 13 miliar dollar AS.

Apabila ekosistem berjalan baik, dalam lima tahun mendatang potensi ekonomi digital bisa berlipat menjadi 130 miliar dollar AS.

"Sebuah potensi ekonomi yang besar jangan sampai diambil orang lain. Kita harus mempersiapkan itu," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Jokowi mengatakan, pemerintah menargetkan ada 8.000 peserta talks dalam setahun, 4.000 workshop, dan 2.000 hackathon. Diantara 2.000 hackathon itu nantinya akan ada 500 peserta yang masuk inkubator.

"Dan nantinya bisa disaring menjadi Start-up 200. Ada sebagian yang dikirim ke silicon valley, dan sebagian di Indonesia," ucap Jokowi.

Peta Jalan

Menteri Komunikasi dan Information Rudiantara mengatakan, kemudahan pajak untuk modal ventura merupakan bagian dari peta jalan e-commerce, yang saat ini sedang disiapkan oleh Kemenko Perekonomian.

Menurut dia, nanti mereka hanya melihat penerapan pajaknya, karena ada yang bisa langsung kepada pelakunya misalnya penerapan PPN-nya tidak memperhitungkan pajak masukan dan pajak pengeluaran.

"Itu langsung seperti di pasar modal yang pajaknya final 0,1 perseb. Itu salah satu kemudahan perpajakan," ujar Rudiantara.

Kompas TV Jokowi: BPD Seharusnya Bangun SInergi "Holding"

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Mudah Transfer OVO ke GoPay dan Sebaliknya

Cara Mudah Transfer OVO ke GoPay dan Sebaliknya

Spend Smart
Mengenal Apa Itu Prinsip Pareto: Pengertian, Manfaat, dan Contohnya

Mengenal Apa Itu Prinsip Pareto: Pengertian, Manfaat, dan Contohnya

Earn Smart
Anggaran Kesehatan 2024 Jadi Rp 187,5 Triliun, Ini Daftar Alokasinya

Anggaran Kesehatan 2024 Jadi Rp 187,5 Triliun, Ini Daftar Alokasinya

Whats New
Simak Cara Beli E-Meterai untuk Berkas CPNS dan PPPK 2023

Simak Cara Beli E-Meterai untuk Berkas CPNS dan PPPK 2023

Whats New
Dukung UMKM, Grup Modalku Dapat Fasilitas Pendanaan Rp 414 Miliar

Dukung UMKM, Grup Modalku Dapat Fasilitas Pendanaan Rp 414 Miliar

Rilis
Asiamoney Award 2023, Bank Mandiri Dianugerahi 'Best Bank for Digital Solution in Indonesia'

Asiamoney Award 2023, Bank Mandiri Dianugerahi "Best Bank for Digital Solution in Indonesia"

Rilis
Ada Aturan Baru, PPK Kini Bisa Mutasi Pejabat yang Belum Menjabat Selama 2 Tahun

Ada Aturan Baru, PPK Kini Bisa Mutasi Pejabat yang Belum Menjabat Selama 2 Tahun

Rilis
ATM Link Diperbaharui, Bakal Tersedia 335 Fitur Baru dari Bank Himbara

ATM Link Diperbaharui, Bakal Tersedia 335 Fitur Baru dari Bank Himbara

Whats New
Resmikan 12 Mal Pelayanan Publik, Menteri PANRB: Jangan Sekadar Seremoni, tapi Fungsinya Tak Tercapai

Resmikan 12 Mal Pelayanan Publik, Menteri PANRB: Jangan Sekadar Seremoni, tapi Fungsinya Tak Tercapai

Whats New
Bos BTN Targetkan Akuisisi Bank Syariah Rampung Tahun Ini

Bos BTN Targetkan Akuisisi Bank Syariah Rampung Tahun Ini

Whats New
Kementerian Keuangan Buka 213 Lowongan Kerja PPPK, Disabilitas Bisa Daftar

Kementerian Keuangan Buka 213 Lowongan Kerja PPPK, Disabilitas Bisa Daftar

Work Smart
Reformasi Birokrasi Tercapai, Tukin PNS Bisa Naik 30 Persen

Reformasi Birokrasi Tercapai, Tukin PNS Bisa Naik 30 Persen

Whats New
Cara Mengatasi Lupa Password Akun SSCASN 2023

Cara Mengatasi Lupa Password Akun SSCASN 2023

Whats New
Kimia Farma Apotek Buka Lowongan Kerja hingga 2 Oktober 2023, Simak Kualifikasinya

Kimia Farma Apotek Buka Lowongan Kerja hingga 2 Oktober 2023, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Diresmikan Jokowi, Transaksi Perdana Bursa Karbon Tercatat Rp 29,2 Miliar

Diresmikan Jokowi, Transaksi Perdana Bursa Karbon Tercatat Rp 29,2 Miliar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com