Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapal Asing Pengangkut Ikan Hasil Budidaya Diizinkan Singgah Hanya di Satu Pelabuhan

Kompas.com - 31/03/2016, 18:37 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menyusun regulasi baru agar kapal asing pengangkut ikan hasil pembudidayaan bisa beroperasi lagi.

Aturan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, dan ditargetkan terbit dalam waktu dekat ini.

"Peraturan Menteri ini kita harapkan sesegera mungkin. Saya pastikan tidak dalam hitungan bulan. Karena Ibu Menteri mengikuti terus perkembangan ini dan tahu persis keadaan di lapangan harus segera diselesaikan," kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto, di Jakarta, Kamis (31/3/2016).

Slamet menuturkan, kemungkinan Permen tersebut akan ditandatangani oleh Susi Pudjiastuti pada pekan pertama atau kedua April2016. "Yang jelas sih dalam waktu sesingkat-singkatnya," imbuh dia.

Saat ini Kementerian KKP tengah membuat draft yang akan diteken oleh Susi Pudjiastuti. Dalam draft tersebut ada beberapa hal yang akan diatur.

Pertama, kapal asing tidak boleh masuk ke daerah-daerah di Indonesia, namun tidak bisa seenaknya masuk ke pelosok, atau daerah terluar yang jauh dari jangkauan pengawasan KKP.

Kedua, kapal asing itu hanya boleh singgah di satu pelabuhan kapal singgah, dan berhenti di pelabuhan singgah yang terakhir. Hal ini untuk memudahkan pengawalan dan pengawasan KKP.

"Kapal asing hanya boleh singgah di satu tempat, tidak boleh berpindah-pindah lagi. Mereka keluarnya misanya di Kendari, ya di Kendari terus. Ini untuk memudahkan pengawasan atau monitoring," lanjut Slamet.

Adapun kapal-kapal yang menjelajahi wilayah perikanan budidaya adalah kapal-kapal lokal (feeder) yang akan mengalihkan hasil angkutannya ke kapal asing yang bersandar di check point tersebut.

Peraturan Menteri tersebut juga akan mengatur frekwensi kapal angkut ikan hidup, bisa antara empat atau enam kali dalam setahun. Terakhir, Permen akan mengatur pihak yang berhap mengeluarkan SIKPI.

"Yang diterbitkan DJPB adalah SIKPI bagi kapal-kapal angkut ikan hidup yang betul-betul mengangkut ikan hidup hasil perikanan budidaya," kata Slamet. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Bayar MRT Pakai GoPay, Ikuti Petunjuk Pembelian Berikut Ini

Cara Bayar MRT Pakai GoPay, Ikuti Petunjuk Pembelian Berikut Ini

Spend Smart
Kemenhub Siapkan Rp 3,51 Triliun untuk Angkutan Perintis

Kemenhub Siapkan Rp 3,51 Triliun untuk Angkutan Perintis

Whats New
Hilangnya 'January Effect'

Hilangnya "January Effect"

Whats New
Cek Harga BBM Hari Ini di SPBU Pertamina, Shell, Vivo, dan BP AKR

Cek Harga BBM Hari Ini di SPBU Pertamina, Shell, Vivo, dan BP AKR

Whats New
Gautam Adani Terdepak dari Orang Terkaya Keempat Dunia, Hartanya Menguap Lebih dari Rp 850 Triliun

Gautam Adani Terdepak dari Orang Terkaya Keempat Dunia, Hartanya Menguap Lebih dari Rp 850 Triliun

Whats New
Mampukah IHSG Lanjutkan Kenaikan? Cermati Saham-saham Ini

Mampukah IHSG Lanjutkan Kenaikan? Cermati Saham-saham Ini

Whats New
[POPULER MONEY] Cara Kerja dan Tips Menghindari Modus Penipuan File APK hingga Garuda Buka Opsi Penggunaan Jilbab Bagi Pramugari

[POPULER MONEY] Cara Kerja dan Tips Menghindari Modus Penipuan File APK hingga Garuda Buka Opsi Penggunaan Jilbab Bagi Pramugari

Whats New
Bank Lambat Transmisikan Suku Bunga Acuan, Ekonom: Pertumbuhan Kredit Masih Belum Pulih

Bank Lambat Transmisikan Suku Bunga Acuan, Ekonom: Pertumbuhan Kredit Masih Belum Pulih

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Usulan Kompasianer untuk Mengentaskan Buta Aksara

[KURASI KOMPASIANA] Usulan Kompasianer untuk Mengentaskan Buta Aksara

Work Smart
Kode Transfer BCA, BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan Bank Lainnya

Kode Transfer BCA, BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan Bank Lainnya

Spend Smart
Cara Transfer BRI ke BRI dan Bank Lain dengan Mudah, Bisa lewat HP

Cara Transfer BRI ke BRI dan Bank Lain dengan Mudah, Bisa lewat HP

Spend Smart
Cara Upgrade ShopeePay Plus agar Bisa Transfer Saldo ke Rekening Bank

Cara Upgrade ShopeePay Plus agar Bisa Transfer Saldo ke Rekening Bank

Spend Smart
Cara Daftar BBM Subsidi Lewat Link subsiditepat.mypertamina.id

Cara Daftar BBM Subsidi Lewat Link subsiditepat.mypertamina.id

Whats New
Daftar Gerai Transmart yang Tutup Permanen

Daftar Gerai Transmart yang Tutup Permanen

Whats New
Ekonom: Kecil Kemungkinan BI Naikkan Suku Bunga Acuan dalam Jangka Pendek

Ekonom: Kecil Kemungkinan BI Naikkan Suku Bunga Acuan dalam Jangka Pendek

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+