Rizal Ramli Sebut Kebijakan Susi Pudjiastuti Sudah di Arah yang Benar

Kompas.com - 05/04/2016, 15:21 WIB
Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli menyampaikan pandangannya dalam bidang ekonomi saat berkunjung ke kantor Tribun di Jakarta, Kamis (7/1/2016). TRIBUN / DANY PERMANAMenteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli menyampaikan pandangannya dalam bidang ekonomi saat berkunjung ke kantor Tribun di Jakarta, Kamis (7/1/2016).
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli memastikan dukungannya terhadap kebijakan yang ditempuh oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti dalam membenahi sektor perikanan di Indonesia.

"Jadi kalau masih ada yang mau menggusur Bu Susi saya katakan hati-hati. Kita dalam arah yang benar," kata Rizal di kantor KKP, Jakarta, Selasa (5/4/2016).

"Memang tentu ada yang kena. Tapi kalau yang kena itu yang brengsek, saya sih enggak peduli. Kita mementingkan kepentingan rakyat kita yang lebih besar," kata dia lagi.

Rizal menyadari banyak pihak yang tidak suka dengan kebijakan menteri asal Pangandaran itu.

Dia menengarai, pihak-pihak yang tidak suka akan kebijakan Susi utamanya adalah mereka yang selama ini membekingi kapal-kapal pencuri ikan secara ilegal, dan menjadi mafia perikanan.

"Mereka lobi macam-macam kalau bisa Bu Susi digusurlah dari Kabinet ini. Tapi kalau digusur, malah rugi. Indonesia butuh orang yang berani melawan illegal fishing dan mafia ini," kata Rizal.

"Kalau ada masalah di masa penyesuaian, itu biasa. Tiap perubahan pasti ada masalah baru yang tercipta, perlu penyesuaian. Tapi itu tidak ada masalah," ucapnya.

Respons Dampak

Rizal mengatakan, untuk membenahi sektor perikanan memang tidak secara instan. Pertama, pemerintah fokus memberikan bantuan kepada nelayan berupa kapal ikan.

"Pemerintah sedang memesan 3.500 kapal dalam 5 tahun ukuran 30GT, krunya 20-30 orang sehingga nelayan atau koperasi punya kapal ikan yang diberikan sertifikat. Sehingga kalau dia perlu kredit untuk MK, dia bisa dapat,"kata dia.

Kedua, pemerintah juga tengah mempersiapkan supaya nelayan mendapatkan asuransi BPJS. Dengan biaya hanya Rp 18.000, nelayan dan keluarga nelayan bisa mendapatkan manfaat apabila sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja.

Terakhir pemerintah tengah membangun kampung-kampung nelayan. Pilot project program ini ada di Indramayu. Kampung nelayan dibangun dengan konsep hijau sehingga nelayan juga bisa hidup lebih bagus.

"(Jadi) Selain upaya untuk menghajar, membakar, tangkapin illegal fishing, pemerintah juga berupaya mengambil langkah-langkah untuk menyejahterakan nelayan kita," pungkas dia.

Kompas TV Kapal Berbendera Malaysia Ditenggelamkan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Targetkan Capai 1 Juta Jargas, Ini Strategi Bisnis dan Pemasaran Subholding Gas Pertamina

Targetkan Capai 1 Juta Jargas, Ini Strategi Bisnis dan Pemasaran Subholding Gas Pertamina

Whats New
Penjelasan Sri Mulyani soal Rencana Kenaikkan Tarif Listrik Golongan 3.000 VA ke Atas

Penjelasan Sri Mulyani soal Rencana Kenaikkan Tarif Listrik Golongan 3.000 VA ke Atas

Whats New
Semua Pelaku Usaha Jasa Keuangan Harus Tunduk pada POJK Perlindungan Konsumen

Semua Pelaku Usaha Jasa Keuangan Harus Tunduk pada POJK Perlindungan Konsumen

Whats New
Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor CPO Dinilai Sudah Tepat

Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor CPO Dinilai Sudah Tepat

Whats New
Cek Daftar Pinjol Legal 2022 Terbaru, Jumlahnya Jadi 102

Cek Daftar Pinjol Legal 2022 Terbaru, Jumlahnya Jadi 102

Whats New
Tekan Harga Minyak Goreng Jadi Rp 14.000, Bulog Diminta Cadangkan Pasokan

Tekan Harga Minyak Goreng Jadi Rp 14.000, Bulog Diminta Cadangkan Pasokan

Whats New
Dilema Negara Hadapi Ketidakpastian Global, Kendalikan Inflasi atau Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi

Dilema Negara Hadapi Ketidakpastian Global, Kendalikan Inflasi atau Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi

Whats New
BPJT: MLFF Diterapkan Bertahap di Beberapa Ruas Tol Akhir 2022

BPJT: MLFF Diterapkan Bertahap di Beberapa Ruas Tol Akhir 2022

Whats New
Video Viral Denda Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Rp 30 Juta, Ini Solusi dan Syarat untuk Meringankan Peserta

Video Viral Denda Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Rp 30 Juta, Ini Solusi dan Syarat untuk Meringankan Peserta

Whats New
Sektor Teknologi Masih Tertekan, Bagaimana Prospek Saham GOTO dan BUKA?

Sektor Teknologi Masih Tertekan, Bagaimana Prospek Saham GOTO dan BUKA?

Earn Smart
Alasan Ekspor Minyak Goreng Dicabut: Harganya Sudah Turun Jadi Rp 17.200

Alasan Ekspor Minyak Goreng Dicabut: Harganya Sudah Turun Jadi Rp 17.200

Whats New
Rupiah dan IHSG Menguat pada Penutupan Sesi I Perdagangan

Rupiah dan IHSG Menguat pada Penutupan Sesi I Perdagangan

Whats New
Lanjutkan Skema Pembayaran Prioritas, Nasabah Wanaartha Life Belum Puas

Lanjutkan Skema Pembayaran Prioritas, Nasabah Wanaartha Life Belum Puas

Whats New
Sri Mulyani Sebut RI Waspada Potensi Stagflasi, Apa Dampaknya ke Ekonomi?

Sri Mulyani Sebut RI Waspada Potensi Stagflasi, Apa Dampaknya ke Ekonomi?

Whats New
Dukung Net Zero Emission, PT SMI Gunakan Mobil Listrik

Dukung Net Zero Emission, PT SMI Gunakan Mobil Listrik

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.